Kelapa Sawit. Foto : MI/PANCA SYURKANI.
Kelapa Sawit. Foto : MI/PANCA SYURKANI.

Gapki Dorong Omnibus Law Disahkan DPR

Ekonomi kelapa sawit
Antara • 12 Februari 2020 15:41
Palembang: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong Omnibus Law segera disahkan DPR karena diharapkan hal ini menjadi solusi atas rumitnya perizinan di sektor sawit.
 
Ketua Pengurus Pusat Gapki Joko Supriyono mengatakan pihaknya mendorong pemerintah segera mengajukan permohonan ke DPR agar penyederhanaan proses perizinan segera terealisasi.
 
“Gapki harus menjadi bagian dari lahirnya Omnibus Law dengan turut aktif berkontribusi di dalamnya. Ini tak lain demi kepentingan sektor sawit nasional,” kata Joko yang menghadiri pelantikan Pengurus Gapki Provinsi Sumatera Selatan, dikutip dari Antara, Rabu, 12 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia pun meminta kepengurusan Gapki di tingkat daerah turut aktif mengawal proses ini hingga Omnibus Law disahkan oleh DPR. Menurutnya, peran Gapki di daerah sangat penting karena nantinya menjadi lokasi implementasi dari Omnibus Law itu.
 
“Nanti pasti ada produk turunannya yakni Peraturan Pemerintah dan Gapki di daerah harus mengawal itu,” kata dia.
 
Oleh karena itu, dalam proses ini sangat dibutuhkan kerja sama dan komunikasi dengan pemerintah mengingat lahirnya Omnibus Law ini sangat dinanti-nantikan pelaku usaha sawit.
 
Di tengah kencangnya kampanye hitam dan proteksi produk sawit Indonesia di negara-negara Eropa, Joko mengatakan Omnibus Law merupakan upaya nyata untuk memperbaiki daya saing Indonesia.
 
Omnibus Law di bidang pengelolaan kelapa sawit juga sekaligus dapat menjadi muara dari moratorium perizinan kelapa sawit maupun rencana penerbitan Perpres Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang hingga bertahun-tahun tak selesai.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif