Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir. Foto: dok Kemenko Perekonomian.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir. Foto: dok Kemenko Perekonomian.

Pemerintah Jaga Inflasi dari Harga Pangan Bergejolak

Ekonomi inflasi bank indonesia
Eko Nordiansyah • 13 Februari 2020 15:45
Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan inflasi dari harga pangan bergejolak (volatile food) adalah empat plus minus satu persen. Sementara sasaran inflasi 2020 ditetapkan tiga plus minus satu persen.
 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, selama ini inflasi dari volatile food merupakan penyumbang terbesar dari keseluruhan inflasi yang ada di Indonesia.
 
"Inflasi bukan hanya inflasi IHK tapi volatile food, diputuskan sasarannya adalah empat plus minus satu persen. Kenapa ditetapkan? Karena kita tahu faktor penyumbang terbesar adalah bahan makanan yang umumnya volatile food," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada Januari 2020, inflasi tercatat sebesar 0,39 persen. Sumbangan terhadap inflasi awal tahun ini berasal 0,12 persen dari inflasi inti, 0,32 persen dari harga bergejolak, serta deflasi harga diatur pemerintah 0,05 persen.
 
"Kalau kita lihat keseluruhan sudah diketahui inflasi kita masih terkendali. Tahun lalu 2,72 persen, berarti ini mencapai sasaran yang ditetapkan 3,5 persen minus plus satu persen. Dilihat dari penyumbangnya administred price 0,51 persen, volatile food 0,43 persen dan inflasi inti 3,02 persen," jelas dia.
 
Untuk menjaga inflasi volatile food, pemerintah akan memastikan disparitas harga baik antartempat, antarwaktu, harus dijaga. Misalnya saja ketika musim panen, harga anjlok sementara ketika memasuki musim paceklik harganya akan kembali naik.
 
"Ini juga jadi perhatian pemerintah dan BI dalam rangka pengendalian harga. Jadi bukan hanya terbatas pada tempat tapi juga antar waktu. Mengingat kita memasuki masa lebaran, ini juga jadi perhatian pemerintah dalam pengendalian harga harga menjelang hari besar keagamaan, lebaran dan puasa," ungkapnya.
 
Selain itu, pemerintah juga memutuskan peningkatan kelembagaan termasuk digitalisasi pertanian, untuk mendapatkan produktivitas tinggi serta timing tepat. Diputuskan di dalam rakor ini termasuk tentunya sinergi antara pemeirntah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi.
 
"Pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas daripada kebijakan kebijakan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Termasuk dalam rangka frontloading anggaran, dalam rangka mencegah penurunan daya beli untuk jaga pertumbuhan ekonomi dgn perhatikan stabilitas harga," pungkas dia.

 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif