"Go-Jek tidak akan sebesar ini kalau bukan di Indonesia," kata Nadiem ditemui di acara The Economist Events Indonesia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.
Menurutnya pemerintah Indonesia sangat mendorong pertumbuhan bisnis e commerce dan perkembangan startup di Tanah Air termasuk aplikasi ojek online. Meski belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah tetap membiarkan Go-Jek melebarkan sayap hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Filipina.
"Pemerintah tidak pernah berhenti bekerja, dan kita terus berkolaborasi dengan mereka," tutur pria lulusan Universitas Harvard ini.
Nadiem tak memungkiri Go-Jek sempat mendapatkan penolakan karena faktor risiko dan melibatkan banyak sektor informal. Akan tetapi, kehadiran Go-Jek memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia
"Tapi, saya tidak pernah lihat bisnis teknologi itu berhenti. Pada akhirnya, inovasi yang menciptakan lapangan kerja tidak dapat dihentikan, itulah dasarnya," tutup dia.
Berdasarkan kajian Lembaga Demografi Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Go-Jek berkontribusi Rp8,2 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi. Penghasilan mitra pengemudi mengalami peningkatan 44 persen setelah bergabung dengan Go-Jek. Rata-rata penghasilan bulanan juga lebih tingi dari rata-rata UMK di sembilan wilayah survei (Denpasar, Bandung, Jabodetabek, Yogyakarta, Makassar, Medan, Palembang, dan Surabaya).
Selain itu, Go-Jek berkontribusi Rp1,7 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan Mitra UMKM. Sebanyak 82 persen mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi setelah menajdi mitra Go-Jek, dan 43 persen mitra UMKM mengalami kenaikan klasifikasi omzet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
