Misalnya saja rencana reklamasi teluk di wilayah utara Jakarta. Selain berbagai protes yang menolak rencana reklamasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rencana in juga diwarnai kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta bersama salah satu pengembang ternama.
"Cuma yang menjadi masalah adalah bagaimana perencanaan yang baik dan Amdal yang tepat. Sekarang ini lebih banyak distorsi, diskusi, terutama kasus korupsi, saya pikir kalau reklamasi sendiri di kota-kota besar, sebenarnya itu salah satu solusi mengatasi keterbatasan lahan," kata Sofyan ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).
Dirinya menambahkan, izin Amdal untuk reklamasi sudah seharusnya dikelola dengan benar. Mulai dari studi yang komprehensif hingga dampak yang ditimbulkan, sehingga pelaksanaan reklamasi tidak merugikan banyak pihak.
"Karena zaman dahulu masalah ketersediaan lahan, sehingga reklamasi menjadi opsi, tapi yang paling penting adalah studi dampak Amdalnya sehingga tidak menciptakan efek negatif terhadap lingkungan dan terhadap yang lain," jelas dia.
Lebih lanjut, Sofyan menyebut jika rencana reklamasi di Teluk Jakarta tidak disangkutpautkan dengan kasus korupsi yang terjadi. Meskipun banyak pandangan yang berbeda-beda, harus diingat bahwa ada tujuan penting dari rencana reklamasi.
"Jadi harusnya korupsi dipisahkan dengan reklamasinya sendiri, kalau korupsi ya dihukum, tapi kalau reklamasinya sendiri kita harus lihat secara jernih. Tapi pasti ada orang-orang yang beda-beda pandangan, ya itulah iklim demokrasi. Tapi kita harus lihat common good atau kepentingan yang lebih besar," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
