Dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, baik Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, telah menyepakati untuk kembali menggunakan model standard gauge.
Namun, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak mau menanggung biaya untuk rel standard gauge karena menurutnya lebih mahal dibanding pilihannya yang terdahulu yakni model narrow gauge.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya tak bisa menanggung biaya tersebut jika hanya dibebankan pada Pemprov DKI. Ia pun akan menghadap ke Presiden Jokowi untuk memutuskan permasalahan anggaran.
"Hasil ratas kemarin kan kita pikir bisa kita bayar tapi ternyata beda wilayah, tadi kita putuskan itu saja, cepat diputuskan Presiden," kata Ahok usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/5/2016).
Dalam proyek LRT, pengerjaannya memang dibagi dua antara Pemerintah Pusat melalui BUMN PT Adhi Karya dan Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Di bagian yang dikerjakan Adhi Karya, sepanjang 23 KM relnya berada di wilayah Jakarta dan menggunakan dana APBN.
Ahok tak ingin proyek tersebut mangkrak karena Kemenhub tak menyiapkan dana. Sementara itu proyek yang dikerjakan Jakpro, lanjut pria asal Belitung ini, terus berjalan pembangunannya dan ditargetkan akan bisa digunakan pada event Asian Games di 2018.
"Pak Jonan setuju ikut yang lebih besar tapi dia enggak mau bayar. Jadi persoalannya sekarang ada di Pak Jonan. Tapi Pak Jonan bilang yang bisa perintah dia cuma Presiden. Ya sudah, makanya kita minta dalam ratas diperbaiki," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
