Dia berpendapat hal ini sebagai bentuk kegagalan kementerian perhubungan yang memprediksi arus balik karena pada tanggal dua hingga tiga Januari 2016 terbukti tak ada lonjakan yang berarti.
"Mungkin kita lupa bahwa truk masih memegang peranan 90 persen di Indonesia sehingga pelarangannya akan berdampak sistemik. Kami sebagai asosiasi angkutan barang yang peduli pada saat itu kami menentang keras adanya pelarangan truk ini yang dibuat sangat tergesa-gesa," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (4/1/2016).
Dia juga menambahkan dwelling time yang sangat tinggi ini merupakan rapor buruk buat Kemenko Maritim yang seharusnya mengkoordinir kementerian perhubungan yang ada dibawahnya.
"Kita rasa menko maritim telah gagal dalam mengkoordinir logistik di Indonesia. Masih sangat minim pemahaman bangsa kita terhadap supply chain dan logistik ini sehingga hal ini terjadi," jelasnya.
Dia menambahkan di negara lain pola operasi sudah 24 jam dalam seminggu dan tidak pernah tutup, sedangkan di Indonesia kebijakan ini harus diliburkan karena kemacetan yang dihadapi para pelancong.
"Selama pengelolaan logistik tidak menggunakan supply chain approach maka biaya logistik di Indonesia akan tetap mahal. Percuma kemarin bapak Presiden marah - marah di pelabuhan tetapi dwelling time kita di awal tahun 25,61 karena penutupan arus barang agar para pelancong tidak macet di jalan. Logistik ini harus dipimpin sama orang yang mengerti supply chain," tegasnya.
Dia mengingatkan memasuki MEA dan masyarakat kita jumlahnya 615 juta dan bukan 250 juta lagi, selain itu supply chain Indonesia akan diadu dengan supply chain negara ASEAN lainnya seperti Singapura.
"Dikhawatirkan kekhawatiran masyarakat kalau kita akan menjadi pasar saja akan benar benar terjadi karena kita tidak berdaya saing tinggi," tambah dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
