NEWSTICKER
Ilustrasi - - Foto: Antara/ Muhammad Iqbal
Ilustrasi - - Foto: Antara/ Muhammad Iqbal

Bos Krakatau Steel Ajukan Petisi Antidumping

Ekonomi krakatau steel
Annisa ayu artanti • 18 Februari 2020 12:46
Jakarta: Asosiasi Industri Besi dan Baja Nasional (The Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) mengajukan bea masuk antidumping baja asal Tingkok.
 
Hal itu dilakukan demi mengamankan pasar baja nasional dari praktek pengalihan HS code (circumvention practice) baja impor, serta mengamankan potensi bea masuk yang seharusnya diperoleh pemerintah.
 
Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk yang juga menduduki jabatan sebagai Chairman IISIA Silmy Karim menjelaskan pembuatan petisi tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian importasi besi dan baja yang masuk ke Indonesia. Khususnya dari Tiongkok yang dilakukan dengan cara unfair trade.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Perusahaan Krakatau Steel telah menyampaikan petisi antidumping HRC 'Paduan' dari Tiongkok kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Berdasarkan informasi yang diketahuinya, KADI telah melakukan pra-notifikasi kepada pemerintah Tiongkok tersebut.
 
"Saat ini banyak negara eksportir melakukan ekspor produk baja dengan cara yang unfair, seperti halnya dumping, padahal seharusnya baja paduan sesungguhnya (special steel) memiliki harga jual yang tinggi karena hanya digunakan oleh industri-industri tertentu. Sedangkan baja paduan dari Tiongkok sebagian besar memiliki spesifikasi yang sama dengan produk HRC karbon biasa yang diproduksi oleh produsen baja dalam negeri dan saat ini telah mengalami oversupply," ujar Silmy dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 Februari 2020.
 
Silmy menuturkan pengenaan Bea Masuk AntiDumping (BMAD) penting bagi industri baja nasional lantaran tarif Bea Masuk Most Favoured Nation (MFN) untuk produk-produk baja sebagian besar sudah diturunkan, bahkan mencapai nol persen.
 
"Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas/Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dengan negara-negara penghasil baja besar, salah satunya dengan Tiongkok telah menurunkan Bea Masuk MFN hingga nol persen," ujarnya.
 
Lebih lanjut, praktek circumvention dalam importasi produk baja berupa pengalihan pos tarif baja karbon menjadi paduan yang merupakan upaya tidak fair (curang) dari eksportir untuk terhindarnya dari tarif bea masuk dan diperolehnya export tax rebate.
 
"Kecenderungan setiap negara sekarang adalah proteksionisme. Mereka berupaya memproteksi industri dalam negerinya, bukan membuka bebas akses importasi. Amerika Serikat telah mulai mengenakan tarif impor untuk produk baja sebesar 25 persen dan alumunium sebesar 10 persen dan merupakan negara teraktif dalam menerapkan Trade Remedies (Anti Dumping, Anti Subsidi & Safeguard). Sementara itu negara-negara lain seperti Uni Eropa dan Turki telah melakukan upaya pengamanan pasar domestiknya dengan melakukan Safeguard terhadap impor baja," ungkap dia.
 
Karena itu, upaya pengenaan BMAD oleh Krakatau Steel atas produk baja impor kepada negara asal impor terbesar yaitu Tiongkok membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. "Pengajuan petisi anti dumping untuk produk HRC Paduan dari Tiongkok merupakan yang pertama kali dilakukan oleh industri dalam negeri, maka itu dukungan semua pihak termasuk Pemerintah atas upaya yang sedang dilakukan Krakatau Steel dan produsen HRC nasional lainnya sangatlah diperlukan sebagai langkah positif perlindungan terhadap industri nasional," tukasnya.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif