"Itu sudah melibatkan manajemen Pertamina dan SKK Migas dari periode sebelumnya," kata Barata, di Jakarta, Minggu (29/3/2015).
Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) dilakukan tahun 2010, sedangkan studi kelayakan (Feasibility Study) dilaksanakan tahun 2011-2012. "Studi Amdal (draf final) untuk pelabuhan dan akses jalan telah dilakukan tahun 2012, namun masih perlu disempurnakan. Seiring rencana pergeseran ke lokasi baru kurang lebih 2,9 km ke arah Barat dari lokasi semula," tukasnya.
Barata mengungkapkan hanya terdapat dua anjungan pengeboran lepas pantai dan daerah alur laut di sekitarnya masing kosong. "Disarankan agar melihat lapangan terlebih dahulu," cetusnya.
Pembangunan pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat, merupakan bagian dari program penurunan biaya logistik nasional dalam jangka panjang yang juga sesuai arahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat, adalah inisiatif dari Bappenas. Serta program prioritas MP3EI (Perpres Nomor 32 Tahun 2011), koordinasi rencana pelaksanaannya juga melibatkan berbagai Kementerian termasuk diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menyangkut akses jalan. Selain itu juga Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian.
Kemenhub berharap pembangunan dilakukan oleh pihak swasta murni tanpa menggunakan APBN, mengingat dana APBN terbatas untuk pembangunan daerah tertinggal.
Barata menambahkan, Kemenhub mendorong agar pembangunan Cilamaya tidak boleh mengganggu lahan pertanian sehingga akses jalan dibangun dalam sistem closed gate dan elevated.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
