"Saya dengar beliau akan buat task force langsung untuk selesaikan masalah itu. Karena sudah berkali-kali katakan Rp744 triliun studi 2012 potential loss inefisiensi di pelabuhan," kata Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Pembentukan satuan tugas ini, jelas Luhut, untuk memastikan apakah benar delapan kementerian bertanggung jawab atas lamanya dwelling time. Pihaknya, juga bakal melakukan peninjauan ke Pelabuhan Tanjung Priok sebagai tindak lanjut dari laporan Dirut PT Pelindo II RJ Lino.
"Supaya make sure apa yang diperintahkannya dilaksanakan atau tidak. Nanti saya jelaskan. It's about time," pungkas dia.
Sebelumnya, RJ Lino menuding lamanya waktu dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan buruknya koordinasi delapan kementerian terkait.
"Saya berkali-kali bilang ke Presiden, kalau proyek ini macet, bukan salah Pelindo. Itu karena delapan kementerian itu," kata Lino saat akan menemui Luhut Pandjaitan di Gedung Bina Graha, kemarin.
Delapan kementerian yang dimaksud Lino adalah Badan Karantina Kementerian Pertanian, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
