"BUMDes itu kan hasil dari inisiatif desa. Jadi, kita tidak bisa menutup. Yang bisa adalah memfasilitasi dan merevitalisasi," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Pemerintah akan menambahkan modal, meningkatkan jaringan, dan mendampingi pengembangan BUMDes itu. Halim yakin ribuan BUMDes itu bisa direvitalisasi.
Halim menjelaskan ribuan BUMDes itu tak beroperasi karena kurangnya jaringan. Menurutnya, jaringan diperlukan untuk memasarkan produk yang dihasilkan badan usaha tersebut.
"Mungkin terjadi proses di situ yang kurang maksimal karena perlu pendampingan," paparnya.
Halim mengaku tidak menargetkan secara khusus jumlah BUMDes yang akan direvitalisasi. Revitalisasi akan dilakukan sebanyak mungkin ke BUMDes bermasalah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut ada ribuan BUMDes yang tak beroperasi. Jokowi meminta peran badan usaha itu dioptimalkan kembali.
"Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi, tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
Jokowi juga meminta skala usaha BUMDes ditingkatkan. BUMDes juga harus diintegrasikan dengan rantai pasukan barang nasional dan bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.
"Dan mulai dibuka channel distribusi, sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global marketplace," jelas Kepala Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
