Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
Ilustrasi. (FOTO: dok MI)

Alasan Pemerintah Izinkan Bulog untuk Operasi Pasar

Ekonomi operasi pasar bulog
Eko Nordiansyah • 25 Juni 2019 16:17
Jakarta: Pemerintah mengungkapkan alasan kembali membolehkan Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar dari program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH). Pasalnya saat ini stok dari Bulog dirasa lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan beras nasional.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini stok beras Bulog sebanyak 2,2 juta ton. Stok berasal dari sisa impor tahun lalu ditambah dengan penyerapan Bulog dari masa panen di awal tahun ini.
 
"Sebagian besar impor tahun lalu sehingga lama-lama rusak berasnya (jika didiamkan). Oleh karena itu, dia harus memperbanyak operasi pasar," kata Darmin ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain untuk operasi pasar, Bulog juga dikinta tetap menyalurkan beras sejahtera (rastra). Darmin berharap langkah ini bisa membantu Bulog mengeluarkan stok berasnya sehingga tidak mengalami kerugian karena beras akan rusak jika dibiarkan di gudang.
 
"Termasuk juga sebenarnya untuk rastra yang bukan nontunai, kalau tunai kan bukan beras, uang yang diberikan. Operasi pasar memang kita minta, karena apa? Itu disimpan enam bulan lagi atau setahun lagi rusak," jelas Darmin.
 
Bulog diperbolehkan untuk melanjutkan kembali operasi pasar demi mengeluarkan stok beras yang dimilikinya. Program ini sebelumnya disetop pada 31 Mei lalu, namun akan dilanjutkan sampai dengan akhir tahun ini.
 
Bulog menargetkan beras yang diserap masyarakat sebanyak 1,48 juta ton melalui operasi pasar. Sampai dengan Mei lalu, Bulog baru mengeluarkan 225 ribu ton, ditambah untuk bantuan bencana alam 2.000 ton sehingga total beras yang dikeluarkan adalah 227 ribu ton.
 
"Target kan boleh-boleh saja, kan kita enggak berharap harga melambung terus. Kalau enggak habis, kita jual ke pasar umum," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin 24 Juni 2019.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif