Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan jika diperlukan lobi antara pemerintah (G to G) untuk membantu memuluskan ekspansi Gojek di ASEAN. Apalagi Gojek jelas merupakan perusahaan asli karya anak bangsa.
"Selama ini negosiasi pemerintah kita lemah, padahal ini tugas Kemendag, Kemenkominfo, dan Kemenlu. Mereka harus berani bernegosiasi untuk capai MoU di level ASEAN untuk membentuk standar tertentu, terutama terkait penataan bisnis berbasis digital," ujar dia dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.
Bhima juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang menerima dengan tangan terbuka kehadiran Bos Softbank Masayoshi Son awal Agustus ini. Softbank merupakan salah satu investor yang memuluskan Grab, perusahaan transportasi daring asal Malaysia, di Tanah Air.
"Negosiasi Softbank itu business to government, itu bisa difasilitasi. Padahal uangnya akan dibawa lari ke negara asalnya," jelas dia.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Evita Nursanty menyatakan dukungannya agar pemerintah menciptakan iklim bisnis yang adil, yang memungkinkan Gojek untuk bisa berkompetisi secara fair di Malaysia. Dirinya mempertanyakan Grab yang bisa diterima di Indonesia, sementara tidak dengan Gojek di Malaysia.
"Pemerintah Malaysia harus bijaksana dan adil, karena ini kan murni soal bisnis. Di Indonesia sendiri, kemajuan teknologi ride hailing ini sebuah keniscayaan tapi yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan perubahan. Jangan lah sampai menghina, apalagi menghina Indonesia," ungkapnya.
Untuk itu, dirinya akan mengusulkan pemanggilan kemeterian terkait oleh DPR untuk membahas diplomasi ekonomi dalam rangka mendukung terbentuknya ekosistem guna mendorong pertumbuhan startup karya anak bangsa.
Evita juga bakal menyerukan agar Kemenkominfo membuat aturan tegas melalui program kerja mereka untuk membangun 1.000-5.000 startup yang harus menyasar pada pertumbuhan startup nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
