“Pemerintah tetap komitmen untuk membangun kawasan perbatasan. Jadi tidak hanya sekedar jargon belaka. Karena masalah perbatasan menjadi prioritas yang direalisasikan tahun ini. Saya tegaskan bahwa pemerintahan sekarang benar-benar menyulap kawasan perbatasan sebagai wajah dan harga diri bangsa,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2015).
Dalam matriks alokasi untuk wilayah perbatasan Kalimantan Utara, Kementerian Desa mengalokasi program pengembangan kawasan. Misalnya, pengembangan daerah perbatasan yang dialokasikan kisaran Rp10 miliar, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar dialokasikan Rp26 miliar, hingga penyiapan kawasan pengembangan pemukiman transmigrasi kisaran Rp23 miliar.
Menurut Marwan, pembangunan kawasan pedesaan juga tidak diabaikan. Alokasi untuk pengembangan ekonomi kawasan pedesaan, diperkirakan kisaran Rp2 miliar. Kemudian pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan yang dianggarkan sekitar Rp1 miliar.
"Butir ketiga nawa cita berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dan daerah perbatasan, pulau terluar, dan pulau terdepan. Program ini sangat serius kita jalankan. Karena kami secara konkret menjalankan program-program unggulan ke wilayah Perbatasan. Kami ingin citra bangsa dan Negara diperhitungkan Negara lain,” papar Marwan.
Menurut menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, khusus kawasan perbatasan, terpencil dan terluar, akan diminimalisir kondisi sebagai daerah rawan pangan dan juga rawan bencana. Sehingga, perlu ditingkatkan aksesibilitas, juga melalui mitigasi dan rehabilitasi serta penanganan daerah pasca konflik.
Secara khusus, ia melanjutkan, akan mendorong jaringan komunikasi antar desa di kawasan perbatasan Kaltara dapat terbangun dengan maksimal. Karena itu, kementeriannya segera menggarap program pembangunan jaringan komunikasi dan informasi desa, sehingga setiap perkembangan maupun kendala yang dihadapi masyarakat desa di wilayah perbatasan bisa segera diinformasikan ke kabupaten, provinsi, maupun ke pemerintah pusat.
"Dalam program perbatasan, kami juga membangun fasilitasi bantuan peningkatan infrastruktur pendidikan - batuan stimulan peningkatan pembelajaran berbasis alat peraga untuk SD, SMP, SMA," kata Marwan.
Selain di Nunukan, Kemendes juga menggelontorkan sejumlah pogram penting di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung yang masih dalam kawasan Provinsi Kaltara. Misalnya dengan pembangunan permukiman (150 KK) dan persebaran penduduk (400 KK). Program ini sebagai bagian dari agenda transmigrasi ke kawasan perbatasan.
Dalam program transmigrasi untuk wilayah perbatasan, ujar Marwan, bantuan yang diberikan bukan hanya bangunan fisik, namun juga program pembangunan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mandiri dan memiliki skill yang mengelola potensi yang ada.
"Ibaratnya, masyarakat tidak hanya diberi ikan di depan kolam, akan tetapi diberikan pancing, perahu layar, serta diajari cara memancing yang benar dan tangguh sehingga menghasilkan tangkapan ikan yang banyak," kata Marwan.
Dengan dasar itu, masyarakat di perbatasan maupun masyarakat yang ikut program transmigrasi diberikan program non fisik seperti layanan pengembangan usaha, layanan sosial budaya, layanan pertanian, serta pembekalan-pembekalan lain yang akan meningkatkan daya saing masyarakat di perbatasan. Semua kegiatan itu menjadi bagian dari paket perogram Kemendes, PDT, dan Transmigrasi di Kalimantan Utara tahun 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
