Pasalnya, pembahasan tersebut secara tiba-tiba digelar tertutup. Sebelumnya, dalam rapat kerja maupun rapat panja PMN yang sudah berlangsung sejak pertengahan Januari lalu, selalu terbuka untuk umum.
Pantauan Metrotvnews.com di Ruang Banggar Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2015), rapat panja PMN yang mengagendakan kesepakatan suntikan modal negara untuk 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlangsung pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, rapat PMN BUMN ini sudah digelar sejak pukul 10.00 WIB dan dihadiri sejumlah direktur utama perusahaan pelat merah penerima PMN.
"Saya cabut skors, dan rapat ini tertutup untuk umum. Jadi yang di atas (balkon Banggar DPR) silakan untuk meninggalkan ruangan," ucap pimpinan sidang yang merupakan Wakil Ketua Banggar, Said Abdullah.
Parlemen sempat ragu terhadap ketepatan pengelolaan PMN dengan bisnis perusahaan pelat merah. Anggota Banggar, Sigit Sosiantomo, merasa khawatir dengan usulan PMN yang disebut-sebut terbesar dalam sejarah itu. Pasalnya, belum ada kejelasan dari masing-masing pimpinan BUMN yang akan menerima aliran modal pemerintah.
"PMN itu jauh panggang dari api. Kami disuruh menyetujui atau tidak PMN bernilai puluhan triliun rupiah dalam waktu singkat. Penjelasan dari Kementerian BUMN dan BUMN pun sangat minim. Jadi saya makin khawatir bukannya lega, karena enggak jelas," tuturnya.
Sigit mengimbau agar seluruh anggota Banggar dapat memilah pemberian PMN dengan mengkategorikannya pada tiga kelompok. Hal ini dilakukan agar keputusan PMN dapat lebih tepat sasaran dan jelas peruntukkannya dalam mengembangkan bisnis perusahaan pelat merah.
"Ini kan masih gelap. Mungkin dibagi dalam tiga kategori, untuk PMN di bawah Rp100 miliar, antara Rp100 miliar-Rp700 miliar dan di atas Rp1 triliun," ujarnya.
Senada, Politikus dari Fraksi Golkar Anton Sihombing yang juga anggota Banggar menyoroti kinerja PT Pelni. Laporan keuangan perusahaan pelayaran ini, dinilai dia, terus merugi paska 1978. Namun, Pelni diusulkan mengantongi PMN Rp500 miliar dalam RAPBN-P 2015.
"Pelni satu-satunya perusahaan yang dikasih monopoli mengangkut penumpang, tapi rugi terus. Di dunia ini, yang selalu merugi Pelni dan setiap tahun perlu disubsidi. Jadi harus dicarikan jalan keluarnya," saran dia.
Sementara Anggota Banggar lainnya, Iskandar Dzulkarnain Syaichu, dari Fraksi PPP menyatakan, DPR masih mempertimbangkan pemberian PMN Rp48 triliun kepada 35 BUMN.
"Enggak seluruhnya diakomodasi, paling tidak Rp40 triliun lebih kemungkinannya. Jadi ada pengurangan Rp8 triliun, saya harap ada kriteria khusus," pungkas Iskandar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
