Pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat melambat karena kondisi ekonomi global yang kurang kondusif. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya.
Beragam tantangan ini yang sekaligus bertepatan dengan momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), melatarbelakangi pentingnya reformasi ekonomi dan kebijakan yang inovatif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Disebutkan oleh Mohamad Ikhsan, Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian baru-baru ini, kunci utama Indonesia untuk melangkah ke depan terletak pada upaya untuk mengubah sumber pertumbuhan dari perspiration atau akumulasi sumber daya manusia menjadi inspiration, yang mengkombinasikan faktor produksi dengan pengetahuan atau peningkatan produktivitas.
"Kebutuhan lembaga riset bukan hanya sebagai konsultan tetapi juga sebagai lembaga think tank untuk mempertajam pilihan kebijakan dengan policy discourse," ujar Mohamad Ikhsan dalam seminar yang diadakan oleh Presisi Indonesia di Hotel Pullman Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Profesor Mari Elka Pangestu yang juga mantan Menteri Perdagangan menegaskan bahwa reformasi ekonomi diperlukan untuk menuju perekonomian yang lebih baik, yaitu ekonomi yang tumbuh dan dapat dinikmati oleh segenap masyarakat. Menurut Mari, reformasi ekonomi sudah menjadi bagian dari sejarah ekonomi Indonesia.
Beliau memberikan ilustrasi reformasi ekonomi sebelum 1997 dan reformasi saat ini. "Namun, saat ini kita masuk tahap reformasi yang lebih sulit dengan proses yang lebih kompleks. Untuk itu, evidence based penting dan kebijakan komprehensif yang didukung oleh komitmen politis yang konsisten diperlukan," ucap Mari.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia menurun 13.24 dari tahun 1996 hingga September 2014. Dalam kurun waktu 18 tahun, laju penurunan ini cenderung melambat sehingga tidak mampu mengejar kelas menengah. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Penasehat Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sudarno Sumarto, di acara yang sama, juga menyatakan bahwa masih tingginya jumlah penduduk rentan, yaitu penduduk yang mudah jatuh miskin, dan meningkatnya ketimpangan dapat memperberat tantangan ke depan.
Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan inovatif dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Namun, perbaikan kebijakan masih diperlukan antara lain menata kelembagaan, salah satunya dengan mengembangkan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan mengurangi program yang bersifat ad hoc. Hal lain yang juga dapat dilakukan adalah memperkuat sistem penetapan sasaran dan perluasan sistem jaminan sosial serta perlindungan sosial.
"Kita memerlukan social policy yang lebih efektif untuk menyasar kelompok yang perlu disasar. Kebijakan penanggulangan kemiskinan saat ini masih belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran. Kebijakan sosial serupa juga diperlukan untuk akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat," ujar Titik Anas, Managing Director dan Pendiri Presisi Indonesia menyikapi tantangan penanggulangan kemiskinan ini.
Menurut Titik, dalam momentum 100 hari pemerintahan, Presisi Indonesia juga memberikan 13 usulan untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi untuk rakyat. Antara lain fokus pada kelancaran arus input, efisiensi, inovasi, pengarusutamaan kebijakan persaingan, peningkatan daya saing sektor jasa, peningkatan mutu jasa logistik, perbaikan infrastruktur, reformasi kebijakan penanaman modal, diversifikasi produk dan pasar ekspor, ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, perlindungan konsumen, perbaikan tata kelola kementerian, serta partisipasi aktif dalam kerja sama multilateral dan regional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
