Strategi dan rencana baru ini setelah menyiasati pengurangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Pemprov Banten. Pemprov Banten sendiri memiliki saham di BJB sebesar 5,37 persen itu belum berencana menjalankan divestasi.
"Meskipun sudah ada Bank Banten, tapi komitmen Pak Gubernur (Rano Karno) belum melakukan divestasi. Sampai saat ini belum," kata Direktur Utama BJB Ahmad Irfan, ditemui dalam acara Analyst Meeting kuartal III-2016 di Ritz Carlton Pacific Place, SCBD Sudirman Jakarta, Jumat, 14 Oktober.
Walaupun demikian, pihaknya tetap menyiapkan langkah baru seperti tidak lagi mengandalkan dana dari Pemprov Jawa Barat (Jabar), bahkan Banten. Pasalnya, Pemprov Banten belum divestasi, maka nomenklatur belum ada perubahan.
Direktur Keuangan BJB Nia Kania mengungkapkan, posisi Bank Banten belum dimiliki oleh Pemprov Banten, pemerintah kabupaten, atau pun pemerintah kota (Pemkot), dan masih dikuasai oleh BGD. "Untuk antisipasi bisnisnya, kami cari dana-dana dari banyak kementerian, sehingga kami tak lagi mengandalkan dana dari Pemda," jelas Nia Kania.
Sementara untuk kredit, lanjut Nia, perseroan tidak mengincar kredit langsung ke PNS. Namun, perusahaan banyak mengincar ke Kementerian secara vertikal. Jika Pemprov Banten mau menjalankan divestasi, tutur Nia, maka akan direalisasikan secara bertahap.
"Iya akan bertahap divestasinya. Saat ini masih 5,37 persen," tutup Nia Kania.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
