Ekonom Senior Indef Aviliani - - Foto: Medcom/Desi Angriani
Ekonom Senior Indef Aviliani - - Foto: Medcom/Desi Angriani

Indonesia Bisa Protes Pencabutan Status Negara Berkembang

Ekonomi indonesia-as Negara Berkembang
Ilham wibowo • 26 Februari 2020 18:42
Jakarta: Ekonom senior Indef Aviliani menilai Indonesia perlu bersikap tegas atas pencabutan status negara berkembang yang baru-baru ini dikeluarkan Amerika Serikat (AS). Indonesia masih perlu ruang pertumbuhan agar memenuhi seluruh indikator menjadi negara maju.
 
"Ini sebenarnya kita bisa protes, Tiongkok saja bisa protes untuk dianggap sebagai negara maju," kata dia ditemui usai menghadiri acara Economic Outlook 2020 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
 
Aviliani mengatakan bahwa Tiongkok sebagai negara dengan perdagangan terbesar kedua di dunia saja masih ogah menyandang status negara maju. Kebijakan AS mengeluarkan status negara berkembang itu pun telah diajukan Presiden Donal Trump melalui United States Trade Representative (USTR) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi menurut saya sekarang bisa protes ke WTO karena yang memutuskan WTO, kalau Presiden Trump kan hanya ngomong saja, tapi dia mengajukan ke WTO," ujar Aviliani.
 
Sebagai negara maju yang diakui organisasi dunia, kata dia, Indonesia akan kehilangan banyak fasilitas sebagai negara berkembang seperti fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke AS. GSP merupakan sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum WTO.
 
"Indikator negara maju di Indonesia itu tidak ada, paling hanya pertumbuhan saja, pengangguran masih besar, kemiskinan, pemerataan, per kapita itu sudah harus USD10 ribu dan kita masih USD4 ribu," tuturnya.

 
Ia menyebut Pemerintah Indonesia mesti segera berdiskusi dengan pihak WTO untuk menyampaikan data dan kondisi yang nyata di Tanah Air. Langkah ini perlu segera dilakukan sebelum WTO melalui ketetapan resmi.
 
"Mungkin ini early warning, kan kita selalu ngomong bahwa kita 2030 selalu menjadi negara besar dengan per kapita USD10 ribu, berarti kita harus siap dengan dicabutnya GSP," tuturnya.
 
Lebih lanjut, kesiapan Indonesia sebagai negara maju mesti telah dahulu mencapai tingkat daya saing industri yang kuat. Sehingga Perdagangan Indonesia tak bergantung dengan fasilitas GSP dari pemberi di negara tujuan ekspor.
 
"Kalau kita mau jujur road map saat ini tidak beda dengan road map 10 tahun lalu, hanya batu bara dan sawit. Kita belum punya dengan Brasil misanya apa yang mereka sangat butuhkan banget dari kita," paparnya.
 
Road map kejelasan pengembangan industri, perlu menyasar peran sebagai rantai pasok dunia. Dengan begitu, produk ekspor Indonesia bisa laku tanpa embel-embel insentif dari negara importir.

 
"Ke depan kita harus menetapkan industri atau subindustri yang terkait dengan kebutuhan negara lain ke negara kita. Kalau GSP dia cabut dia pasti beli karena menang butuh dari kita, tidak cari tempat lain," pungkasnya.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif