NEWSTICKER
Menkeu Sri Mulyani. Foto : MI/Erlangga.
Menkeu Sri Mulyani. Foto : MI/Erlangga.

Sri Mulyani Wanti-Wanti BP Tapera tak Ikuti Jiwasraya dan ASABRI

Ekonomi sri mulyani Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 12 Februari 2020 21:37
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hati-hati dalam mengelola investasinya. Sri Mulyani tak ingin BP Tapera bernasib sama seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau ASABRI.
 
Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam rapat tertutup dengan BP Tapera dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2020.
 
"Model bisnis kita kan tabungan investasi. Jadi benar-benar komite menyoroti tolong jagain, belajar dari itu. Jadi kita harus membuat frameworknya kita harus membuat supaya tidak kejadian seperti itu," kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto di lokasi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Permintaan Sri Mulyani dinilai hal yang wajar untuk mencegah risiko yang akan terjadi. Apalagi pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp2,5 triliun untuk dikelola oleh BP Tapera setelah berubah dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum).
 
"Bagaimana cara kerja kami, target kami seperti apa, perkembangannya seperti apa dan dibagi detail. Permintaan beliau itu wajar dan kebetulan pada saat ini kita sudah akuisisi kita siapkan untuk minggu depan kita presentasi lagi mudah-mudahan permintaan beliau khsusunya juga terkait risk," ungkapnya.
 
Dirinya menambahkan selama ini BP Tapera telah menginvestasikan dana dalam bentuk deposito yang dikelola oleh Manajer Investasi (MI). Namun begitu, BP Tapera tetap memantau secara detail sehingga bisa mencegah terjadinya fraud dalam investasi dana kelolaan yang tidak sedikit tersebut.
 
"Jadi governance kita jagain, kemudian monitoringnya jangan by sistem tetapi kita aktif melakukan monitoring. Jangan semua di-set up lalu ditinggalkan, ada supervisinya. Memang di UU seperti itu kami mensupervisi 'terkait dengan arahan investasi' kami melalui kustodian yang dilakukan oleh MI," pungkas dia.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif