BPK Berharap Tujuan Akhir WTP Tingkatkan Kemakmuran
Gedung BPK (Foto: Dokumentasi Setkab)
Manado: Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (R) berharap tujuan akhir opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) adalah kemakmuran rakyat. Hal itu penting dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan.

"Pencapaian opini WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut oleh Pemprov Sulut tersebut juga diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ungkap Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, seperti dikutip dari Antara, di Manado, Rabu, 6 Juni 2018.

Saat ini, lanjutnya, perekonomian Sulut tumbuh 6,68 persen, jumlah penduduk miskin turun menjadi 8,10 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,05. "Capaian itu, semuanya di atas rata-rata nasional," tukasnya.



Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Pemprov Sulut 2017 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Selain itu, tambahnya, Pemprov Sulut telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Menurut dia prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan seluruh jajaran Pemprov Sulut.

"Meskipun telah memberikan opini WTP, BPK tetap memberikan catatan tentang laporan keuangan ataupun kemungkinan timbulnya ketidakakuratan pelaksanaan kegiatannya yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu 60 hari," pungkasnya.

 



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id