Terganjal Izin, BTN Tolak Pengajuan KPA Meikarta

Husen Miftahudin 26 Oktober 2018 11:03 WIB
btnmeikarta
Terganjal Izin, BTN Tolak Pengajuan KPA Meikarta
Ilustrasi Meikarta. (FOTO: Medcom.id)
Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan tidak memberi pembiayaan kredit kepemilikan apartemen (KPA) Meikarta. Proyek ambisius milik Lippo Grup itu disebut terganjal kelengkapan administrasi dan izin pembangunan.

"Enggak ada (kerja sama pembiayaan KPA Meikarta). Kalau syaratnya enggak lengkap, enggak ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan), ya kita enggak kasih. Sampai sekarang exposure-nya nol, enggak ada sama sekali," tegas Direktur Commercial Banking Oni Febriarto Rahardjo kepada Medcom.id, Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018.

Oni tak memungkiri bila BTN bisa saja ikut kerja sama dan membiayai KPA Meikarta. Namun karena Meikarta terganjal izin, maka saat akad kredit BTN tak bisa mengucurkan pembiayaan KPA.

"Kerja sama bisa, tapi waktu akad jadi kreditnya kan harus perizinan dan lain sebagainya lengkap. Lah itu syaratnya enggak lengkap, makanya enggak bisa jadi kredit. Pokoknya IMB enggak ada, ya kita enggak berani untuk jadikan KPA," imbuhnya.

Senada, Direktur Utama BTN Maryono juga memastikan pihaknya tak ikut membiayai KPA Meikarta. Namun, Maryono mengakui bila ada beberapa nasabah yang mengajukan KPA Meikarta.

"Ada beberapa pengajuan, tapi kami tidak menyetujui atau mengembalikan. Karena kita mengetahui bahwa Meikarta ada beberapa dari sisi legal atau dari sisi perizinan pada saat itu kami mengetahui belum sempurna," tuturnya.

Dalam kerja sama pembiayaan KPA, pihak bank biasanya akan melihat kelengkapan perizinan dan administrasi. Bila sudah sesuai dan lengkap, maka kerja sama itu berlanjut sampai pihak bank mengucurkan kredit.

Dalam hal ini, pengembang Meikarta bisa saja bekerja sama dengan pihak bank untuk membiayai konstruksi pembangunan apartemen dan KPA. Namun bila bank setuju untuk membiayai pembangunan konstruksi apartemen, segala administrasi dan perizinan akan dipegang oleh bank tersebut.

"Biasanya apartemen yang kita biayai konstruksinya itu otomatis, kita sudah mengetahui segala administrasi, dokumen, perizinan, semua kita sudah kuasai. Meskipun punya corporate guarantee, tapi itu tidak menjamin. Makanya (untuk kasus Meikarta) karena kita sudah mengetahui (tidak memegang izin lengkap), kita tidak memberikan," pungkas Maryono.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id