Ilustrasi. (FOTO: Media Indonesia)
Ilustrasi. (FOTO: Media Indonesia)

Ada Potensi Kartel dalam Tarif Maskapai

Ekonomi Tarif Tiket Pesawat
Andhika Prasetyo • 04 Maret 2019 07:59
Jakarta: Indef mengendus potensi kartel dalam penerapan harga tiket angkutan udara.
 
Ekonom Senior Indef Nawir Messi mengungkapkan ada banyak hal yang bisa menjadi argumen kuat dari dugaan tersebut. Pertama adalah disparitas yang sangat tinggi antara tarif pesawat rute domestik dan internasional.
 
Melalui penelusuran yang dilakukan, ia menemukan harga tiket maskapai Low Cost Carrier (LCC), untuk rute Jakarta-Singapura hanya berkisar Rp448 ribu, Jakarta, Kuala Lumpur Rp378 ribu dan Jakarta-Bangkok Rp490 ribu.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bandingkan dengan tarif dari maskapai yang sama, untuk rute lokal dengan jarak tempuh yang tidak terpaut jauh, yakni Jakarta-Medan Rp818 ribu, Jakarta-Padang Rp775 ribu dan Jakarta-Bali Rp972 ribu.
 
"Harganya naik sampai dua kali lipat. Padahal itu dari maskapai yang sama, kelas yang sama, jarak dan lama tempuh sama dengam rute internasional," ujar Nawir dalam sebuah diskusi, Minggu, 3 Maret 2019.
 
Memang, sebelumnya, Indoneisa National Air Carrier Association (INACA) pernah berasalan bahwa harga tiket pesawat untuk jalur mancanegara, terutama dalam konteks open sky ASEAN, bisa lebih murah karena maskapai tidak perlu membayar pajak ke negara-negara tersebut.
 
Tidak cukup satu alasan, maskapai-maskapai juga mengambinghitamkan avtur untuk tarif tinggi mereka. Namun, Nawir memandang dua alasan itu tidak masuk akal. Sekalipun dikenai pajak dan beban avtur, perbedaan harga tidak akan lebih dari 25 persen.
 
"Katakanlah pajak avtur menjadi biang, itu sekitar 10 persen, kemudian pajak-pajak lainnya yang tidak lebih dari 15 persen. Seharusnya, selisih harga yang ada hanya 25 persen. Tapi kenyataannya, selisih yang ada hampir dua kali lipat, sampai lebih 80 persen," jelas Nawir.
 
Bahkan, ketika pemerintah telah berupaya menurunkan harga avtur, tiket pesawat terus bertahan tinggi. Yang mencurigakan, lanjutnya, itu dilakukan serentak semua maskapai.
 
Sebagai informasi, kini, harga avtur di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Indonesia, hanya Rp8.210 per liter, lebih rendah dari Malaysia yakni Rp8.913 per liter dan Changi Airport, Singapura, yang mencapai Rp10.688 per liter.
 
"Kalau ini karena inefisiensi, jelas industri penerbangan kita parah sekali. Tetapi kalau terindikasi pengaturan, itu lebih berbahaya lagi," ucapnya.
 
Dugaan adanya kartel semakin kuat ketika industri penerbangan Tanah Air hanya dikuasai dua kelompok maskapai besar, yakni Garuda dan Lion.
 
Dengan hanya ada dua pemain utama, jelas persaingan menjadi sangat tidak sehat. Keduanya, bisa saja bersepakat dan menentukan harga bersama untuk kepentingan masing-masing.
 
"Dari analisis singkat ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena pergerakan harga tiket pesawat domestik mencerminkan kinerja kartel. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang mendorong terjadinya penyesuaian harga dalam bentuk kartel?" sambung Nawir.
 
Sebagaimana diketahui, walaupun terdapat tujuh maskapai yang berkecimpung dalam industri penerbangan komersil, dalam praktiknya, mereka mengerucut menjadi dua kelompok besar.
 
Lion Group diisi Lion Air, Batik Air dan Wings Air. Sementara, Garuda Group diisi Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air dan NAM Air. Tergabungnya maskapai-maskapai penerbangan menjadi dua group, imbuhnya, memudahkan mereka untuk mengkoordinasikan harga.
 
Fenomena joint operations (JO) yang kemudian mendasari terbentuknya dua grup penerbangan sedianya memang dikecualikan dari jangkauan hukum persaingan di sejumlah negara, seperti di Eropa dan Amerika Serikat.
 
Tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah JO harus terlebih dulu memenuhi beberapa syarat yakni tidak mengganggu terciptanya persaingan antar maskapai; manfaat yang lahir dari JO harus lebih besar dari biaya yang ditimbulkan, misalnya sebagai akibat berkurangnya tingkat persaingan; tetap tidak diperkenankan melakukan penyesuaian-penyesuaian strategis seperti pengaturan harga.
 
Itulah sebabnya jenis-jenis JO yang diberikan immunitas oleh Komisi Eropa terbatas pada JO yang saling melengkapi atau menyambungkan satu rute ke rute terbang lainnya.
 
"Menyimak pelaksanaan JO di Indonesia, tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu sudah menyimpang jauh dari konsep dasarnya. JO seolah-olah menyatukan lebih dari dua perusahaan menjadi satu entitas. Untuk itu, menadi sangat penting bagi otoritas persaingan usaha untuk mengevaluasi pelaksanaan JO demi menghindari pemanfaatannya sebagai wahana penyesuaian harga," tandas Nawir.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif