Illustrasi. Medcom/Eko Nordiansyah.
Illustrasi. Medcom/Eko Nordiansyah.

Bisakah Duit di Go-Pay Dijamin LPS?

Ekonomi go-pay
Eko Nordiansyah • 28 Februari 2019 16:14
Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku tengah mempertimbangkan dana yang disimpan dalam dompet digital seperti Go-Pay bisa dijamin. Apalagi pengguna dompet digital saat ini sudah berkembang pesat di masyarakat.
 
Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti mengatakan dana masyarakat yang disimpan dalam uang elektronik (e-money) juga tidak sedikit. Untuk itu, LPS sedang mempertimbangkan apakah bisa dijamin meski bukan dalam bentuk tabungan.
 
"Memang yang menjadi banyak pertanyaan itu terkait e-money, kita tahu sekarang sudah banyak beredar, contohnya Go-Pay. Tapi karena sifatnya bukan tabungan, kami belum bisa masuk ke ranah sana," kata dia di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan, LPS juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi dana urunan (crowdfunding). Namun karena crowdfunding yang bersifat mengumpulkan dana masyarakat bukan untuk tabungan, maka diperlukan pengecualian lain.
 
"Nah apakah ini nanti bisa masuk sebagai definisi simpanan. Kalau masuk definisi simpanan, tentunya ada implikasi pada UU LPS kita, bahwa itu juga termasuk jaminan," jelas dia.
 
Sementara untuk financial technology (fintech) peer to peer (P2) lending, LPS menyebut bukan termasuk dana simpanan. Oleh karena itu, untuk fintech P2P lending diserahkan pengawasannya kepada OJK selaku penanggung jawab di sektor keuangan.
 
"Kalau LPS sudah jelas bahwa yang kita jamin adalah DPK-nya. P2P kan siftanya bukan simpanan. P2P itukan investasi yang langsung dialokasikan ke pihak peminjam. Jadi sejauh ini kalau fintech P2P lending kami serahkan ke OJK," pungkasnya.
 
Saldo Besar
 
Kekhawatiran ini muncul karena Bank Indonesia (BI) berencana menaikkan batas saldo maksimal untuk layanan dompet digital (e-wallet). Hal ini sejalan dengan pembayaran menggunakan e-wallet seperti Go-Pay, OVO, dan sejenisnya kian berkembang di masyarakat.
 
"Apakah ada wacana mengubah itu? Iya, kita akan masuk ke proyek penyusunanan cetak biru," kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 14 Desember 2018.
 
Saat ini, lanjutnya, aturan batas saldo e-wallet tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Aturan limit saldonya sama dengan uang elektronik (e-money).

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif