Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat kerja bersama Komisi VI mengatakan Pemerintah tentu memiliki pemikiran yang sama tentang adanya pemantauan penyaluran PMN.
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan dana PMN bersumber dari uang rakyat, sehingga sangat wajar untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan aliran dana tersebut sesuai dengan rencana kerja BUMN penerima PMN.
"Jadi saya juga menyetujui spirit dari komisi VI yang meminta agar PMN ini bisa dipertanggunjawabkan sesuai dengan rencana bisnisnya karena persetujuan dari para anggota dewan mewakili aspirasi masyarakat untuk pengelolaan efektif dan efisien," kata Ani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).
Yang pasti, untuk meyakinkan bahwa dana PMN tak akan disalahgunakan untuk proyek-proyek tertentu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan ada akun khusus (escrow account) untuk menampung dana PMN di masing-masing BUMN. Artinya dana PMN tak bisa digabung dengan account penampung aliran dana lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemantauan pengunaan PMN.
"PMN ini akan dimasukkan dalam escrow account, terpisah. Sehingga kekhawatiran dicampur dengan ini, untuk membiayai kerugian, belanja-belanja yang tidak sesuai itu saya rasa bisa dicegah," ujar Ani.
Mengenai mekanisme pengawasan, kata Ani, dirinya telah meminta Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho untuk berdiskusi dengan Rini dalam rangka menyusun indikator-indikator yang bisa dijadikan acuan pengawasan.
"Indikator, diskusi dengan Menteri BUMN, bagaimana kita penyehatan tentang penyehatan dari BUMN. Menunjang neraca BUMN ini tidak hanya menjadi sehat tapi juga mampu melakukan tugas-tugas pembangunan," jelas Ani.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Dedy Syarif Usman menambahkan indikator pengukur pengawasan tentu berdasarkan realisasi terhadap proyek yang didanai PMN.
"Iya kan kaya tahun lalu, misalnya Waskita Karya untuk pecah kayu, sekarang sudah mulai jalan. Dengan pecah kayu dibangun, efek multiplier-nya buruh bekerja, mengurangi macet," tambah Dedy.
Sebagai informasi, besaran alokasi penanaman modal negara (PMN) untuk empat BUMN tersebut yakni PT Wijaya Karya Rp4 triliun, PT Pembangunan Perumahan Rp2,25 triliun, PT Krakatau Steel Rp1,5 triliun, serta PT Jasa Marga Rp1,25 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
