Airlangga menyebut akan ada tiga sasaran penerima kartu pra kerja, yakni pembekalan kompetensi kerja bagi pengangguran (skilling), peningkatan kompetensi kerja bagi pekerja (upskilling), dan alih kompetensi kerja bagi pekerja terdampak PHK (reskilling).
"Mekanismenya pemerintah akan mendorong usaha-usaha atau pelatihan di seluruh Indonesia yang tersertifikasi. Kemudian pemerintah akan mengeluarkan kartu, pada saat bersamaan pemerintah membuat aplikasi digital mengenai kartu pra kerja," kata dia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopinda Tahun 2019 di Sentul, Bogor, Rabu, 13 November 2019.
Dirinya menjelaskan syarat penerima kartu pra kerja adalah mereka yang usianya di atas 18 tahun dan tidak sedang menjalani pendidikan formal. Selanjutnya, mereka akan menjalani pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah disiapkan pemerintah daerah dengan pengawasan melalui aplikasi.
"Kemudian kegiatan ini akan menggunakan aplikasi, jadi pemerintah akan menyiapkan dalam dua hingga tiga bulan. Dan nanti tentu peran para gubernur bupati/wali kota membantu mensertifikasi (tempat) pelatihan-pelatihan yang eligible untuk ini," jelas dia.
Sementara untuk insentif yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan dari peserta kartu pra kerja. Menurut dia, pemerintah mengalokasikan anggaran sampai dengan Rp7 juta per orang, namun bisa saja yang diterima lebih rendah karena pelatihannya dalam waktu singkat.
"Biaya yang disiapkan pemerintah bervariasi dari Rp3 juta sampai Rp7 juta tapi ini alokasi anggaran normalnya. Pemerintah punya fleksibilitas, misal pelatihan untuk barista kopi itu misalnya pelatihan hanya semnggu ongkosnya murah. Tapi kalau misal pelatihan untuk coding yang waktunya lama," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
