Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Medcom/Suci.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Medcom/Suci.

Alasan Pemerintah Pilih Kalimantan Jadi Ibu Kota Baru RI

Ekonomi pemindahan ibukota
Suci Sedya Utami • 26 Juni 2019 16:07
Jakarta: Pemerintah telah menetapkan wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru bagi Indonesia berada di Pulau Kalimantan kendati belum secara rinci disampaikan identitas kota tersebut.
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan beberapa kriteria yang menjadikan Kalimantan sebagai wilayah yang akhirnya dipilih pemerintah. Pertama, Kalimantan dipandang sebagai lokasi yang strategis.
 
Secara geografis, Kalimantan berada di tengah wilayah Indonesia. Dia bilang pemerintah menginginkan ibu kota baru berada di wilayah tengah Indonesia. Hal tersebut dipandang mampu mencerminkan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah atau Indonesia Centris.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau dilakukan perhitungan wilayah tengah Indonesia itu letaknya ada di air, di Selat Makassar. Wilayah yang tidak terlalu jauh dari Selat Makassar yakni Kalimantan dan Sulawesi," kata Bambang dalam dialog pemindahan ibu kota di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2019.
 
Kalimantan juga dianggap sebagai wilayah yang sangat kecil diguncang oleh bencana utamanya gempa bumi, gunung berapi, banjir, erosi. Meski memang tidak bisa dipungkiri di Kalimantan masih kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut.
 
"Kalau bicara gempa bumi dan gunung berapi, hanya Pulau Kalimantan, sedikit di Sulawesi Selatan dan Sumatera bagian timur yang paling sedikit terjadi. Akhirnya kita putuskan Kalimantan, karena risiko bencananya paling kecil," tutur Bambang.
 
Selain itu kriteria lain bagi ibu kota baru yakni tersedianl lahan yang luas milik pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan untuk mengurangi biaya investasi. Salah satunya yakni untuk meminimalisir adanya potensi mafia lahan yang membuat harga melonjak.
 
Kemudian tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan. Bambang bilang, Pulau Jawa saat ini bahkan telah masuk dalam kategori krisis air bersih. Di Jakarta terutama, pencemaran udara yang ditimbulkan oleh banyaknya asap kendaraan pun sudah tidak terhindarkan. Oleh karenanya ibu kota memang harus dipindahkan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
 
Bambang melanjutkan, letak ibu kota baru harus dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur. Ibu kota baru harus mudah secara akses atau logistik baik dari bandara, pelabuhan dan jalan.
 
Ketersediaan pelabuhan laut sangat penting untuk Indonesia dalam mewujudkan sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau. Tingkat jaringan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.
 
Mantan Menteri Keuangan ini mebambahkan ibu kota baru harus jauh dari konflik sosial. Serta, dia bilang, masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.
 
"Sebab akan ada sekitar 200 ribu PNS, plus TNI, Polri yang akan pindah ke sana, ditambah keluarga yang mereka bawa sehingga menjadi satu juta pendatang baru di Kalimantan," jelas Bambang.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif