Bambang menilai kebijakan tersebut dapat mendukung percepatan pengambilan keputusan dan menghindari panjangnya rantai birokrasi. "Menurut saya itu bagus. Artinya eselonnya dirampingkan, disederhanakan supaya tidak terlalu panjang rantai pengambilan keputusan," kata Bambang, seperti dikutip dari Antara, Senin, 21 Oktober 2019.
Menurut mantan Menteri Keuangan yang menjabat pada 2014-2016 tersebut, kebijakan penyederhanaan eselon sangat mungkin untuk direalisasikan. Bahkan bukan tidak mungkin akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat setelah pengumuman nama-nama menteri.
"Ya dalam waktu ini lah," kata Bambang.
Sebelumnya, rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian ini muncul dalam pidato Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.
Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Hal itu dianggap penting agar memberikan stimulus positif terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang.
"Eselon harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Kepala Negara juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
