Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI Hafisz Tohir saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Bali. Di sana, Komisi XI menggelar pertemuan dengan Direktur PNBP Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB dan NTT Untung Basuki, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Yuliadi.
"Kita belum melihat optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui perikanan. Ini luput dari perhatian kita. Karena kita menyaksikan begitu banyak sumber daya alam kita, tetapi sumbangsihnya terhadap APBN masih sangat minim," ujar Hafisz, dikutip Dpr.go.id, Rabu, 24 Juli 2019.
Politikus PAN itu menuturkan, PNBP merupakan salah satu sektor yang menjanjikan untuk penerimaan negara, selain pajak. Diharapkan PNBP bisa menyelamatkan APBN dari defisit anggaran dan keseimbangan primer negatif.
Untuk itu, ia mendorong optimalisasi PNBP di berbagai sektor, termasuk perikanan. Menurutnya, selama lima tahun terakhir kontribusi sektor perikanan terhadap PNBP tidak pernah mencapai target. Seperti pada 2018, PNBP sektor perikanan hanya mencapai Rp431,83 miliar dari target Rp600 miliar.
“Sementara menurut pakar sumber daya laut kita bisa mencapai Rp 38 triliun. Ini hanya sektor perikanan saja. Nah, maka ini yang harus kita kejar," kata legislator dapil Sumatera Selatan itu.
Sementara itu, Direktur PNBP Kemenkeu Wawan Sunarjo menyampaikan salah satu faktor kendala dalam pengelolaan PNBP sektor perikanan adalah Harga Patokan Ikan (HPI).
HPI yang berlaku saat ini masih sama dengan tahun 2012, atau belum pernah mengalami penyesuaian dengan perkembangan harga jual rata-rata yang berlaku di pasar domestik maupun internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
