Hal tersebut dilakukan guna menghindari gejolak harga daging sapi yang terjadi tahun 2012 lalu akibat pemerintah yang sengaja menurunkan kuota impor sebesar 60 persen dengan asumsi bahwa daging lokal akan mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Demikian hal itu disampaikan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, melalui siaran pers yang diterima Metrotvnews.com di Jakarta, Senin (15/12/2014).
Ia menjelaskan bahwa terjadinya ketidakseimbangan demand dan supply itu yang menyebabkan terjadinya gejolak harga daging sampai melampaui daya beli masyarakat dan sangat merugikan dunia usaha.
"Kebijakan itu diambil karena semangat pemerintah yang ingin mewujudkan swasembada daging di 2014 berdasarkan data sensus sapi bahwa kita memiliki stok sapi sebesar 14,8 juta ekor. Nah bahasa stok disini harus hati-hati dalam penerapannya karena bagi dunia usaha yang disebut stok itu adalah sapi yang setiap saat bisa dibeli dan dipotong, sedangkan jumlah populasi sapi kita didominasi kepemilikannya oleh para peternak/petani tradisional dimana sapi itu tidak setiap saat bisa dibeli dan dipotong," jelas Sarman.
Maka, Sarman mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus memiliki persepsi dan pandangan yang sama dengan data yang akurat sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat. Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi diawal pemerintahannya bahwa tidak ada lagi visi menteri yang adalah visi presiden, maka agar kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan agar menghilangkan ego sektoral dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Sarman saat ini, Kementerian Pertanian tetap menonjolkan ego sektoralnya tanpa memperhatikan kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Pasalnya, Kementerian Pertanian dinilai ingin mengembalikan sistem impor daging sapi dengan kuota sedangkan Kementerian Perdagangan sesuai dengan tupoksinya yang selalu menjamin demand dan supply melihat kebutuhan pasar.
"Apakah Kementerian Pertanian mau menciptakan gejolak harga daging sapi kembali atau memiliki agenda tertentu, ini yang menjadi pertanyaan. Diharapkan pemerintah dalam waktu dekat dapat memberikan kebijakan yang dapat menjamin ketersediaan daging sapi seperti yang beberapa bulan ini sangat stabil dan menguntungkan semua pihak," sambungnya.
Kebutuhan daging sapi di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan akibat dari naiknya konsumsi perkapita. Hal itu terlihat dari naiknya kelas menengah baru yang saat ini diperkirakan mencapai 50 juta jiwa, jumlah turis mancanegara yang setiap tahun bertambah, konsumsi ekspatriat serta kebutuhan bisnis hotel, restoran, kafe, katering yang kebutuhannya semakin meningkat.
Kebutuhan daging 2015 jika dihitung dari jumlah penduduk dengan konsumsi perkapita sebesar 2,3 kg adalah sebesar 561.200 ton belum termasuk kebutuhan turis yang 2015 ditargetkan sebanyak 9,5 juta, ekspatriat dan kelas menengah baru yang memiliki pola hidup yang tidak seperti biasanya. Kebutuhan itu akan semakin meningkat disaat menjelang Lebaran yang diperkirakan naik sebesar 15 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
