Menaker Ida Fauziah. Foto : MI/Mohhamad Irfan.
Menaker Ida Fauziah. Foto : MI/Mohhamad Irfan.

Pemerintah Kaji Skema Pengupahan Gaji Mengacu ke UMP

Ekonomi ump
Desi Angriani • 12 November 2019 21:23
Jakarta: Pemerintah mengkaji skema pengupahan di tingkat kabupaten/kota akan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) saja. Skema Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang menjadi acuan untuk kabupaten dan kota akan dihapuskan.
 
"Iya ada kemungkinan mereview UMP itu hanya satu. Jadi tidak melihat UMK, provinsi maupun kabupaten/kota," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.
 
Ida menjelaskan selama proses pengkajian tersebut, penetapan upah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sementara kita kan pakai peraturan pemerintah yana nomor 78 tahun 2015 itu. Kita masih mengacu itu sih," ungkap dia.
 
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.
 
Keputusan itu tertuang dalam surat edaran nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.
 
Melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan tertanggal 15 Oktober lalu, kenaikan UMP tersebut dihitung berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Rumus kenaikan upah itu pun telah diatur dalam PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif