Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Foto ; Medcom/Husen M.
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Foto ; Medcom/Husen M.

Pemerintah Perlu Revisi Total Aturan Impor Tekstil

Ekonomi industri tekstil
Husen Miftahudin • 30 Oktober 2019 19:23
Jakarta: Gempuran impor tekstil dari Tiongkok menyeret surplus industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia. Pada 2018 industri ini hanya mencatatkan surplus sebanyak USD3,2 miliar, melorot ketimbang capaian surplus industri TPT pada 2016 yang mencapai USD4,6 miliar.
 
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai serbuan impor tekstil akibat dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor TPT. Meski telah direvisi dengan keluarnya Permendag Nomor 77 Tahun 2019, kebijakan itu belum mampu menjamin impor produk TPT melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) berkurang.
 
"Revisi regulasi tersebut masih menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku industri, seperti belum transparannya kuota impor hingga belum terlihat upaya untuk membatasi pengusaha dalam PLB untuk memperjualbelikan barang langsung ke pasar domestik," ujar Esther dalam diskusi publik Upaya Penyelamatan Industri Tekstil Indonesia di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Esther berharap pemerintah mengkaji regulasi dan aturan impor TPT secara menyeluruh. Pasalnya, regulasi teranyar juga dianggap membuat importir nakal masih bisa melakukan pelanggaran dalam PLB dengan menggunakan Persetujuan Impor (PI)-TPT sehingga terjadi kebocoran impor.
 
"Selain itu, pengusaha dalam PLB masih belum diberikan pengawasan ketat untuk tidak memperjualbelikan barang langsung ke market lokal," tukasnya.
 
Selain itu, ada juga praktik undervalue barang-barang impor produk TPT yang berasal dari Tiongkok. Sebagai contoh, HS 6006 terdapat undervalue mencapai 71,07 persen secara rata-rata pada 2014 hingga 2018. Praktik curang ini kian meningkat pascapenerbitan Permendag 64/2017 yang membuka keran impor produk TPT dan kemudahan kegitan impor melalui PLB.
 
"Industri TPT saat ini butuh kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja industri dari dalam negeri, terutama untuk lebih meningkatkan utilitas kapasitas mesin yang sudah terpasang," tegas Esther.
 
Esther bilang, meskipun hanya 12,07 persen dari total volume impor produk tekstil, terjadi lonjakan kenaikan impor produk tekstil dari PLB sebesar 192,21 persen pada 2017 ke 2018. Dia menilai keberadaan PLB justru lebih difungsikan oleh perusahaan TPT untuk mempermudah impor dibandingkan untuk menggenjot ekspor TPT.
 
Selain itu, lanjutnya, terjadi pembiaran terhadap praktik kecurangan penurunan harga dan volume di kawasan PLB. Pada 2018 dan sepanjang 2019, penurunan harga untuk impor TPT mencapai 73 persen, padahal importir di PLB hanya membayar pajak tidak sampai 30 persen dari yang seharusnya.
 
"Praktik ini menimbulkan potensi pendapatan negara yang hilang dari pajak impor di PLB mencapai Rp450 miliar. Tahun ini tidak menutup kemungkinan kerugian negara dalam hal pendapatan, bisa melonjak tajam. Hal ini karena adanya temuan 309 importir produk TPT yang diduga melakukan pelanggaran di PLB," pungkas Esther.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif