Ekonom senior Indef Aviliani menilai kenaikan UMP dan UMK 2020 sebesar 8,51 persen bisa berdampak PHK. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.
Ekonom senior Indef Aviliani menilai kenaikan UMP dan UMK 2020 sebesar 8,51 persen bisa berdampak PHK. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.

Kenaikan UMP Bisa Berujung PHK

Ekonomi ump phk
Desi Angriani • 17 Oktober 2019 20:54
Jakarta: Ekonom senior Indef Aviliani menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen bisa berdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebab, perusahaan atau industri akan terbebani di tengah perlambatan ekonomi.
 
"Dengan menaikkan UMP emang bisa naik daya beli masyarakat? Justru malah makin turun, karena orang banyak PHK," katanya seusai mengikuti dialog 100 ekonom di Hotel Westin, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.
 
Menurutnya, kenaikan UMP justru mendorong tingginya pekerja di sektor informal atau tenaga outsourcing karena upahnya lebih rendah. Di sisi lain, kondisi tersebut dapat membuat perusahaan asing pindah ke negara yang memberikan potongan pajak bagi para karyawan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi sekarang pengusaha di negara lain diberikan suitener dengan potongan pajak. Jadi lebih pilih sana dong," imbuhnya.
 
Selain itu, kenaikan UMP belum diperlukan lantaran tingkat inflasi masih rendah. Pemerintah bisa mendorong daya beli masyarakat dengan menurunkan komponen biaya logistik.
 
"Jadi pemerintah harus melihat komponen mana yang bisa diturunin. Sekarang itu komponen di luar UMP itu bebannya sangat berat misal delivery barang," tambah dia.
 
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.
 
Keputusan itu tertuang dalam surat edaran nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto.
 
Melalui Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan tertanggal 15 Oktober lalu, kenaikan UMP tersebut dihitung berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.
 
Rumus kenaikan upah itu pun telah diatur dalam PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).

 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif