Rizal mencatat, jelang akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) wacana ini sudah mengemuka. Dan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun kemudian dihangatkan kembali.
"Di atas kertas, ide tersebut kelihatan bagus, tapi keblinger. Karena Raskin sangat bermanfaat untuk 15,5 juta keluarga sangat miskin. Raskin sangat efektif karena dibagikan langsung oleh para kepala dukuh kepada keluarga miskin dan jompo," ujar Rizal dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2015).
Namun begitu, Rizal menyadari bahwa pada implementasinya di lapangan, penyaluran Raskin di beberapa kota besar kerap dimanipulasi. Meski demikian, lanjutnya, bukan berarti program tersebut lebih baik dihentikan.
"Pemerintah mestinya memperbaiki kelemahan di kota-kota besar tersebut, bukan malah menghapus program Raskin. Penghapusan Raskin adalah keblinger karena 15,5 juta keluarga miskin tidak memiliki kemampuan untuk membeli beras dengan harga pasar," tukasnya.
Rizal mencermati, sistem distribusi beras Operasi Pasar (OP) Bulog ke Pasar Induk Cipinang yang bersifat tertutup juga memicu kelompok pedagang OP dengan sengaja menaikkan harga beras OP Rp500/minggu selama delapan minggu. "Dalam delapan minggu, harga beras OP naik dari Rp7.000/kg jadi Rp10.500-Rp11.000/kg," cetusnya.
Rizal mensinyalir, ketika baru-baru ini harga beras di pasaran naik, sistem monitoring dan surveillance harga beras serta kebutuhan pokok di Bulog, Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian tidak berjalan.
"Solusinya jelas, jangan hapus Raskin. Tindak tegas kartel beras OP di Cipinang dan pemain di Bulog. Banjiri pasar dengan OP sehingga harga kembali normal. Ada usulan bikin lembaga baru pangan diatas Bulog. Ini hanya akan menambah mata rantai keputusan, dan hanya akan menghambur-hamburkan uang negara. Karena lebih banyak fungsi publik, sosialnya (Raskin) dan peran dalam stabilisasi harga, Bulog sebaiknya dikembalikan dibawah Kemenko Perekonomian, bukan dibawah Kementerian BUMN," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
