Ridwan menjelaskan, selama ini pembangunan jalan tol tersebut masih terkendala pembebasan lahan. Pasalnya, dari 20 km panjang tol hanya lima KM yang siap dibangun, sementara sisanya masih dimiliki oleh 18 kementerian dan lembaga (k/l).
"Kami dari Pemerintah Jawa Barat dan Bandung ini mohon bantuan. Ada 18 kementarian dan lembaga yang memiliki tanah, sehingga dibutuhkan menteri level koordinator," kata Ridwan, di Gedung BPPT Kemenko Maritim, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).
Menko Rizal menambahkan, dirinya akan meminta secara langsung kepada kementerian dan lembaga yang memiliki lahan tersebut untuk diserahkan sebagai pembangunan jalan tol. Tujuannya agar pembangunan yang tertunda selama dua tahun bisa dimulai pada Januari 2016.
Namun demikian, apabila kementerian dan lembaga tersebut tidak mau memberikan tahanya secara cuma-cuma maka harus disiapkan dana pengambilalihan lahan. Bisa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari anggaran pemerintah daerah.
"Ada Undang-Undang-nya itu bisa diambil negara tanpa harus diganti. Kalau seandainya harus diganti itu harus dipikirkan dananya dari mana, bisa APBN, pemerintah daerah, bisa juga tukar guling atau dikasih saham saja kalau itu BUMN," tutup Rizal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
