Pemerintah Resmikan Satgas Tenaga Kerja Asing

Annisa ayu artanti 17 Mei 2018 15:37 WIB
tenaga kerja asing
Pemerintah Resmikan Satgas Tenaga Kerja Asing
Menaker Hanif Dhakiri. Medcom/Annisa Ayu.
Jakarta: Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Surat Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satgas TKA.

"Intinya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Komisi IX perlunya dibentuk Satgas TKA. Serta menindaklanjuti Perpres 20, maka hari ini kita bersama 24 Kementerian/Lembaga ingin membentuk satgas TKA," kata Hanif dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Pembentukan Satgas TKA merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA yang dilakukan pemerintah yang sebelumnya dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan serta Tim Pengawas Orang Asing (Timpora). Keduanya akan bekerja untuk mengawasi pekerja asing di Indonesia.

“Dengan dibentuknya Satgas TKA, maka pengawasan akan lebih terintegrasi," ucap dia.

Satgas TKA ini, lanjut Hanif, diketuai oleh lswandi selaku Direktur Bina Penegakan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Satgas Pengawasan TKA bertugas melaksanakan pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma penggunaan tenaga kerja asing sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian/Iembaga.

"MisaInya terkait pengawasan TKA bidang pertambangan, maka secara teknis akan banyak melibatkan Kementerian ESDM. Terkait pengawasan TKA bidang kesehatan, maka secara teknis akan melibatkan Kementerian Kesehatan," jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Hanif juga menegaskan tiga sikap pemerintah terkait keberadaan TKA di Indonesia. Pemerintah telah menyederhanakan tata perizinan penggunaan TKA. Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap TKA dengan cara yang lebih terintegratif. Pemerintah terus memastikan adanya peralihan Penggunaan pekerja dari TKA ke Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan memastikan terjadinya transfer keahlian dari TKA ke TKI.

"Satgas Pengawasan TKA dibentuk untuk masa kerja enam bulan dan bisa diperpanjang," pungkas dia. 




(SAW)