"Kita harus mendorong kompetensi baru secara masif, direvitalisasi, serta menyusun payung hukum pengembangan vokasi," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi tentang implementasi roadmap vokasi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 19 April 2018.
Nantinya, dalam peta jalan tersebut pemerintah akan fokus untuk mengarahkan pendidikan vokasi enam sektor prioritas, yaitu manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran.
Menurut Darmin, keenam sektor tersebut dipilih lantaran dapat menyerap banyak tenaga kerja setiap tahunnya. Darmin menyebut perlunya peta jalan itu karena saat ini terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan industri yang memerlukan tenaga kerja yang andal dan minimnya keahlian para pencari kerja.
Selain itu, kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini terdapat di sekolah menengah kejuruan (SMK) masih minim. Hal itu menyebabkan ketidaksiapan lulusan SMK untuk dapat bersaing dalam dunia kerja.
Pemerintah pun serius untuk mengembangkan vokasi dengan memasukkan program itu ke proyek strategis nasional (PSN). Program vokasi menjadi salah satu bagian dalam prog-ram pemerataan ekonomi.
Di tempat yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebut ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni kualitas, kuantitas, dan persebaran yang harus merata di berbagai daerah.
"Peran pemerintah daerah menjadi penting untuk mendukung pelatihan vokasi ini. Tiongkok dahsyat karena ketiga hal tersebut," sebut Hanif. (Media Indonesia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
