Illustrasi. Dok ;AFP.
Illustrasi. Dok ;AFP.

Meski Ada Kampanye Hitam CPO

Neraca Perdagangan RI ke Eropa Masih Surplus

Ekonomi indonesia-uni eropa
Husen Miftahudin • 15 April 2019 19:44
Jakarta: Kampanye hitam produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) asal Indonesia oleh Uni Eropa masih terus berlanjut. Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan neraca perdagangan RI ke Benua Biru tersebut masih surplus.
 
Kepala BPS Suhariyanto menyebut neraca perdagangan Indonesia ke Uni Eropa pada periode Januari-Maret 2019 mengalami surplus sebanyak USD587 juta. Di periode itu ekspor Indonesia ke Eropa sebesar USD3,6 miliar, sedangkan impornya sebanyak USD3,02 miliar.
 
"Secara umum neraca perdagangan kita ke Uni Eropa masih bagus karena masih surplus USD587 juta," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jalan dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Suhariyanto mengakui bahwa adanya penurunan ekspor CPO ke beberapa negara Eropa akibat kampanye negatif kelapa sawit oleh Komisi Eropa. Ekspor CPO RI merosot 22 persen selama periode Januari hingga Maret 2019 ke Inggris.
 
"Kemudian ke Belanda juga mengalami penurunan 39 persen. Juga ke Jerman, ke Italia juga mengalami penurunan. Spanyol juga," ungkapnya.
 
Suhariyanto yakin pemerintah Indonesia punya strategi untuk mengantisipasi dimasukkannya kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan.
 
"Saya yakin pemerintah sudah mengantisipasinya dan akan membuat beberapa kebijakan di antaranya akan melakukan negosiasi dengan negara-negara Uni Eropa," urai dia.
 
Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia terus melakukan diplomasi terkait diskriminasi komoditas sawit ke Uni Eropa. Bahkan, Uni Eropa dan negara-negara produsen kelapa sawit sepakat untuk terus melanjutkan diskusi yang konstruktif dalam menjembatani pemahaman mengenai produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya.
 
Bila tak mencapai kata sepakat hingga Mei 2019, ketentuan embargo sawit bakal berlaku otomatis meski mendapat persetujuan maupun tidak mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Sebab ketentuan itu berlaku otomatis dalam jangka waktu maksimum dua bulan sejak konsep regulasi tersebut disampaikan oleh Komisi Eropa pada Maret lalu.
 
Setelah aturan tersebut berjalan hingga 2021 maka Uni Eropa kembali membuka kesempatan untuk mereview regulasi ini. Termasuk mengkaji metodologi maupun kriteria-kriteria dalam penetapan high-risk dan low-risk ILUC.
 
Adapun kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi)/indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).
 
RED II dan Delegated Regulation merupakan regulasi UE yang mengatur kebijakan UE berkenaan dengan penggunaan energi terbarukan untuk periode 2020-2030. Dalam RED II, Uni Eropa diwajibkan untuk memenuhi target 14 persen energi terbarukan pada sektor transportasi, sebagai bagian dari target total energi terbarukan sebesar 32 persen pada 2030.
 
Selanjutnya penghitungan bahan bakar nabati yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (High-Risk ILUC) dibatasi maksimum sebesar konsumsi pada 2019. Untuk komoditas yang berisiko rendah Indirect Land Use Change (Low-Risk ILUC) dibatasi sebesar konsumsi pada 2020 dengan batas maksimum tujuh persen dari total konsumsi biofuel.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif