NEWSTICKER
Ilustrasi. FOTO: dok MI
Ilustrasi. FOTO: dok MI

Indonesia Tunggu Hasil Negosiasi GSP AS

Ekonomi indonesia-as Negara Berkembang
Ilham wibowo • 25 Februari 2020 13:08
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menantikan hasil negosiasi fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) Amerika Serikat (AS) atas produk ekspor Indonesia. Kebijakan perdagangan ini dinilai berdampak positif bagi kedua belah pihak.
 
"Sejauh ini, perkembangan diskusi secara bilateral berlangsung cukup positif dan diharapkan AS dapat menginformasikan hasil review segera," kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui keterangan resmi, Selasa, 25 Februari 2020.
 
Agus memastikan status Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP tidak terganggu dengan kebijkan AS terkait penerapan kriteria negara berkembang. Indonesia hanya dianggap tidak berhak mendapatkan pengecualian de minimis dan negligible import volumesuntuk pengenaan tarif antisubsidi atau countervailing duty (CVD).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi, pengaturan baru perubahan ketentuan CVD tersebut berbeda dengan penerapan status Indonesia sebagai negara penerima GSP," ucap Agus.
 
Fasilitas GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima. GSP juga merupakan kebijakan perdagangan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima.
 
Agus menyampaikan komitmen mempertahankan fasilitas GSP bagi produk ekspor Indonesia di AS saat bertemu dengan United States Trade Representative (USTR), Duta Besar Robert E. Lighthizer di kantornya di Washington DC, AS pada Kamis, 13 Februari 2020. Pertemuan tersebut merupakan agenda utama kunjungan kerja Mendag ke AS yang dilaksanakan pada 12-15 Februari 2020.
 
"Pertemuan ini membahas beberapa perkembangan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara untuk beberapa produk ekspor Indonesia yang telah dimulai pemerintah AS pada April 2018. Agenda utama kunjungan ke AS ini penting bagi Indonesia untuk menjaga hubungan perdagangan bilateral dan mempertahankan fasilitas GSP dari AS agar dapat terus mendorong perdagangan kedua negara," kata Mendag.
 
Sejak pertemuan terakhir Menteri Perdagangan dan USTR pada Juli 2018, pemerintah Indonesia telah gencar melakukan beberapa pertemuan internal di dalam negeri untuk mengakomodasi keinginan AS dalam menekan defisit perdagangan dengan Indonesia.
 
“Pertemuan ini dilakukan sebagai komitmen Indonesia untuk segera menentukan penyelesaian bagi sejumlah isu yang menjadi perhatian pemerintah AS terkait GSP yang masih belum didapatkan kesepakatan,” ungkapnya.
 
Terkait dengan isu tersebut, Indonesia telah menyelesaikan dua isu hambatan akses pasar yang menjadi perhatian pemerintah AS yaitu reasuransi dan impor produk holtikultura. "Dubes Lightizer menyampaikan apresiasi bagi Indonesia yang telah menunjukkan konsistensi dalam menyelesaikan isu hambatan akses produk AS di Indonesia. Dubes Lightizer juga kembali menegaskan bahwa AS akan selalu berfokus pada perdagangan yang berimbang dan adil," papar Agus.
 
Selain itu, Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS. Produk-produk Indonesia yang selama ini menggunakan skema GSP AS antara lain karet, ban mobil, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai.
 
“Fasilitas GSP yang diberikan AS dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS. Selain itu, GSP juga bermanfaat bagi industri AS untuk mendorong ekspornya ke pasar global. Dengan membeli bahan baku dari Indonesia yang berkualitas dan harganya bersaing, produk ekspor AS dapat menjadi lebih competitive di pasar dunia," ucap dia.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif