Jembatan Barelang di Kota Batam. Foto: Antara/Irwansyah Putra.
Jembatan Barelang di Kota Batam. Foto: Antara/Irwansyah Putra.

Peleburan Jabatan BP Batam Dikhawatirkan Gerus Investasi

Ekonomi bp batam
16 Januari 2019 22:16
Jakarta: Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan wacana pemerintah melimpahkan kepemimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) ke wali kota Batam atau ex-officio merupakan langkah mundur. Dia mengkhawatirkan kebijakan ex-officiojabatan kepala BP Batam akan menurunkan kinerja investasi di wilayah tersebut.
 
"Batam itu harusnya menjadi Free Trade Zone (FTZ) bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), apalagi ex-officio. Jika pemerintah kekeh menjadikan Batam sebagai ex-officio dipastikan investasi di Batam tidak lagi menarik. Ini bahaya karena bisa menggerus investasi di Batam," ujar Heri dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.
 
Menurut dia, peleburan itu justru menjadikan BP Batam lemah lantaran hanya dikomandoi oleh wali kota. Heri khawatir kondisi ini membuat investor enggan menanmkan modalnya di kawasan Batam.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita realistis saja, power daerah seberapa besar. Ada tekanan dari pusat, pasti ciut," ketus dia.
 
Sementara, lanjut Heri, investor butuh kepastian regulasi, peraturan, Iahan, infrastruktur, hingga insentif. "Investor itu hanya butuh uang aman dan menguntungkan. Kalau dirasa tidak aman apalagi tidak menguntungkan, pasti kabur," ungkap dia.
 
Saat ini, aku Heri, banyak negara lain yang menawarkan kepastian investasi yang lebih daripada Indonesia. "Lihat saja Singapura atau bahkan Malaysia, mereka lebih mapan dari segala bidang, baik regulasi, infrastruktur maupun penunjang lainnya. Indonesia masih carut marut, investor pasti lebih memilih negara lain yang sudah jelas," papar Heri.
 
Padahal, menurut Heri, Batam diprioritaskan menjadi FTZ strategis sebagai kawasan industri dan perdagangan yang berdaya saing. Hal ini lantaran Batam memiliki posisi dan peran sebagai Kawasan Strategis Nasional.
 
Baca juga: Peleburan Jabatan BP Batam Dinilai Salah Kaprah
 
Di perairan Batam, ada kurang lebih 60 ribu kapal (vessel) yang melintasi Selat Philips, kawasan perairan di antara Pulau Batam dan Singapura. Volume lalu lintas kapal di wilayah tersebut tiga kali dari trafficTerusan dan lebih dari dua kali volume traffic Terusan Suez. Dari sekitar 200 vessel dan 150 tanker per hari yang lalu lalang, ada sekitar 72 persen tanker melalui jalur Selat Philips, sisanya 28 persen via Selat Makasar dan Selat Lombok.
 
Sementara itu, putaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara USD84 miliar hingga USD250 miliar per tahun. "Dengan potensi yang ada, sangat disayangkan jika BP Batam hanya dikelola oleh pemda," tuturnya.
 
Heri berharap pemerintah mempertahankan Batam menjadi FTZ agar mampu menarik investor-investor raksasa. "Batam sekarang tinggal dipoles dikit saja, bisa memberikan multiplier ekonomi Indonesia yang sangat signifikan," tegas dia.
 
Heri berkaca padaMalaysia yang meluncurkan east-coast economic region pada 2009 sebagai proyek FTZ terbesar di ASEAN. FTZ di Malaysia berkontribusi USD5,5 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menciptakan 220 ribu lapangan pekerjaan baru.
 
"Jika diberi wewenang penuh dan dikelola lebih profesional, BP Batam bisa menghasilkan lebih dari itu," tutup Heri.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif