"Kita merencanakan untuk mengganti sebagian jembatan callender hamilton di sepanjang jalan nasional utama yang usianya sudah 25-30 tahun, supaya tidak terjadi seperti jembatan cincin di Jawa Timur yang ambrol," jelas Direktur Jenderal Bina Marga Kementrian PUPR Sugiyartanto di kantornya, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Februari 2019.
Sugiyartanto memaparkan, skema KPBU AP menjadi pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, dana yang dibutuhkan cukup besar yakni Rp800 miliar dan perbaikan akan memakan waktu selama tiga tahun.
"Jadi proyeknya dikerjakan dulu oleh penyedia jasa, selama masa konstruksi dan setelah tahun keempat dilakukan pembayaran pengembalian, tentunya dengan perhitungan imbal balik yang normal," kata dia.
Jembatan callender hamilton menjadi prioritas lantaran kerap dilintasi kendaraan berat. "Kendaraan yang boleh lewat jembatan ini harusnya hanya bisa membawa 70 persen beban mati. Tapi faktanya kendaraan overload banyak yang lewat jembatan tua tersebut, makanya harus segera kita ganti," bebernya.
Selain KPBU AP, instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk dikatakan Sugiyartanto cukup signifikan dalam menopang pembangunan, di samping berperan dalam menumbuhkan jumlah investor dalam negeri.
SBSN di Indonesia pertama kali diterbitkan pemerintah pada 26 Agustus 2008 sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN. Seiring berjalan waktu, SBSN terus mengalami perkembangan.
Berdasarkan rilis APBN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) edisi Agustus 2018, pemerintah selama 10 tahun telah menerbitkan SBSN dengan nilai total Rp911,9 triliun dan Rp625,2 triliun di antaranya masih beredar di pasaran (outstanding).
Adanya variasi sukuk membawa sejumlah manfaat. Pertama, perluasan variasi sukuk membuka peluang bagi perluasan basis investor, utamanya para investor yang perhatian pada nilai-nilai kesyariahan.
Kedua, adanya sukuk ritel maupun institusi yang berdenominasi rupiah dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada dana asing. Hal ini penting mengingat dominasi dana asing pada investasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sentimen internal maupun eksternal dan sangat berdampak pada nilai tukar rupiah.
Peningkatan pangsa investor lokal dapat mengurangi terhadap rupiah. Selain itu, hal ini dapat mendorong arah perilaku masyarakat menuju investment concerned society yang lebih bijak dalam mengelola keuangannya.
Ketiga, kehadiran sukuk membantu pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan, khususnya dengan skema PBS. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional.
Pada 2018 saja, tercatat ada sejumlah proyek yang dibiayai dari sukuk, seperti 15 proyek infrastruktur perkeretaapiaan dari Kementerian Perhubungan senilai Rp7 triliun, 101 proyek jalan, dan jembatan pada Kementerian PUPR (Rp7,5 triliun), delapan proyek embarkasi haji dari Kementerian Agama (Rp350 miliar) dan masih banyak lagi. Belum memperhitungkan proyek-proyek sukuk yang telah diselesaikan.
Dapat disimpulkan bahwa penerbitan sukuk negara telah berperan penting dalam pembangunan bangsa. Ke depan, peran sukuk akan bergantung pada peran masyarakat selaku investor dan pemerintah selaku pengelola dana masyarakat. Edukasi kepada masyarakat oleh pemerintah maupun pihak terkait sangat penting untuk dapat menarik minat masyarakat untuk membeli sukuk dan pada gilirannya berperan pada pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
