Tiga Indikator Bikin Kemudahan Berusaha Indonesia Turun Peringkat

Desi Angriani 01 November 2018 17:04 WIB
kemudahan berusaha
Tiga Indikator Bikin Kemudahan Berusaha Indonesia Turun Peringkat
Bank Dunia. Dok:AFP.
Jakarta: Grup Bank Dunia mencatat peringkat indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia turun dari posisi 72 ke peringkat 73 dari 190 negara. Penurunan itu disebabkan oleh rendahnya tiga indikator indeks EoDB dibandingkan negara tetangga lainnya.

Senior Economist Grup Bank Dunia Arvind Jain mengatakan Indonesia memiliki performa yang rendah untuk kategori perlindungan investor, pendaftaran properti dan membangun kontrak dengan masing-masing skor 82, 80, dan 43.

"Indonesia lemah dalam indikator protecting minority investors 82, registering property 80, enforcing contracst 43," katanya  dalam teleconference Bank Dunia mengenai kemudahan berusahadi Kantor Bank Dunia, Jakarta, Kamis, 1 November 2018.

Menurutnya, Indonesia harus belajar sejumlah negara Asia Tenggara yang lebih unggul di kategori memulai sebuah bisnis, pembayaran pajak dan izin konstruksi. Tercatat, Thailand mampu memangkas izin memulai usaha dari 35 hari menjadi 4,5 hari.  Kemudian waktu pembayaran pajak di Thailand turun dari 1.050 jam menjadi 498 jam. Selanjutnya, Malaysia dengan memotong izin konstruksi dari 285 hari menjadi 54 hari.

"Jadi pembuat kebijakan harus belajar best practice dari negara lain," imbuh dia.

Namun demikian, Indonesia dinilai memiliki kinerja yang baik di bidang Penyelesaian Kepailitan (Resolving Insolvency), dengan tingkat pemulihan sebesar 65 sen per dolar,  atau hampir dua kali lipat rata-rata regional sebesar 35,5 sen.

"Indonesia menempati peringkat ke 36 di bidang ini," sambungnya.

Akan tetapi masih ada ruang untuk perbaikan melalui reformasi tingkat remunerasi pengurus kepaiIitan dan peningkatan perlindungan bagi kepentingan para kreditur yang berselisih untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil.

Di bidang Pendaftaran Properti, katanya juga ada ruang untuk peningkatan Iebih Ianjut dengan membuat informasi terkait kepemilikan tanah dan peta bidang tanah yang tersedia untuk publik.

"Indonesia juga dapat mengambil manfaat dari reformasi pada bidang-bidang di luar cakupan metodologi," katanya.

Untuk meningkatkan kemudahan berusaha di masa mendatang, Bank Dunia menyarankan Indonesia  untuk menghilangkan batas kepemilikan saham asing, mengurangi tarif bea impor, dan menurunkan hambatan untuk mempekerjakan pekerja asing berketerampilan tinggi.
Menghilangkan batas kepemilikan saham asing dipercaya akan menghasilkan tambahan investasi asing dan domestik, masing-masing sebesar USD4 miliar dan USD2 millar.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id