"Kami masih terus berupaya pembentukan holding energi dan holding pertambangan terealisasi di 2016. Namun, kalau pun akhirnya tidak tercapai, maka terpaksa mundur menjadi kuartal I-2017," kata Rini, usai pencanangan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembersihan pantai Kampung Nelayan di Pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Sabtu (10/12/2016).
Rini menjelaskan, sejauh ini pembentukan holding BUMN terutama energi dan pertambangan masih dalam proses finalisasi.
"Kita masih terus membahasnya. Kita harapkan Ibu Menteri Keuangan berkomunikasi untuk memberikan informasi akhir ke DPR-RI," ujarnya.
Sebelumnya Rini mengungkapkan dirinya dengan Menkeu Sri Mulyani intens membahas detil persiapan yang dibutuhkan untuk membentuk holding BUMN, meliputi berbagai aspek mulai dari bagaimana pembentukan holding dikaitkan status perusahaan hingga penyatuan aset.
Holding BUMN migas akan menyatukan dua perusahaan besar yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk (Persero), di mana Pertamina akan ditetapkan sebagai perusahaan induk.
Sedangkan holding BUMN tambang menyatukan empat perusahaan yaitu PT Inalum (Persero), PT Bukit Asam Tbk (Perseo), PT Timah Tbk (Persero) dan PT Aneka Tambang Tbk (Persero) dengan proyeksi sebagai induk usaha yaitu PT Inalum.
"PGN merupakan perusahaan publik, sehingga proses pembentukan juga harus dilaporkan dan diseusikan dengan ketentuan atau peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," tambah dia.
Setelah itu, yang juga harus dilalui dalam pembentukan holding yaitu keharusan melaporkan dan membahas lebih lanjut dengan DPR-RI, untuk kemudian diterbitkan Peraturan Presiden (PP) masing-masing holding BUMN.
Menurut data Kementerian BUMN, selain holding migas dan holding tambang, pemerintah juga mempersiapkan empat holding lainnya yaitu BUMN jalan tol dan konstruksi, BUMN perumahan, BUMN pangan, BUMN perbankan dan jasa keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
