Acara ini diadakan sebagai wadah CSO Indonesia dan pemangku kepentingan lain untuk pertukaran informasi dan gagasan untuk memahami bersama tantangan dan peluang pelaksanaan SDGs di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat pekerjaan rumah telah menanti sebagai konsekuensi adanya Perpres tentang SDGs, baik untuk pemerintah maupun Civil Society Organization (CSO).
Tak hanya itu Forum ini diharapkan agar masyarakat sipil dapat menyampaikan informasi dan aspirasi kepada pengambil kebijakan mengenai proses dan substansi SDGs serta merumuskan prakondisi-prakondisi teknis dan sosial (kelembagaan, pendataan, dan enabling environment) agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana aksi SDGs 2016-2020.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, mengatakan Prinsip no one left behind (tidak meninggalkan seorang pun, red) merupakan tantangan terbesar dilihat dari kondisi negara Indonesia yang besar dengan jumlah ribuan pulau yang tersebar dengan dibatasi lautan.
"Karenanya, SDGs ini adalah agenda pembangunan global yang ambisius," ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (27/10/2016).
Dia juga menyampaikan penghargaannya kepada INFID yang telah berhasil mengadakan pertemuan ini dan juga seluruh peserta yang terlibat dalam proses pelaksanaan SDGs agar tujuan dan target SDGs bisa tercapai pada 2030.
Sementara Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa saat ini ia tengah melakukan penajaman prioritas, terutama dalam hal meningkatkan akses dan mutu dari pelatihan kerja.
“Kita mendorong pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah agar ada terobosan yang dapat meningkatkan kerja layak bagi mereka yang tidak memiliki ketrampilan dan modal, melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja," jelas Hanif.
Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menyebutkan SDGs bukanlah sekedar kepentingan yang datang dari luar, namun SDGs merupakan kepentingan Indonesia sehingga penting bagi seluruh stakeholder terkait untuk terlibat dalam penyusunan dan penetapan prioritas dan peta jalan SDGs di Indonesia.
Dini Widiastuti, Direktur Program Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia, menegaskan kembali bahwa Oxfam terutama melalui kolaborasinya dengan INFID, Koalisi Perempuan Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs, berkomitmen menyukseskan pencapaian SDGs di Indonesia bersama pemerintah.
Hadir pula dalam pertemuan ini perwaklian kementerian dan lembaga seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Staff Presiden, dan Badan Pusat Statistik. Arie Sujito peneliti dari Universitas Gadjah Mada berpendapat bahwa tiap-tiap kementerian telah memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung agenda-agenda dan pencapaian SDGs yang tersusun dalam program-program pembangunan lintas K/L.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
