Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: dok MI/Susanto.
Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: dok MI/Susanto.

Ketua MPR Desak Pembentukan Dewan Pengawas OJK

Ekonomi ojk jasa keuangan Jiwasraya
Husen Miftahudin • 09 Januari 2020 19:37
Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong dibentuknya Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (Dewas OJK). Tujuannya, untuk memonitor kinerja OJK dalam mengawasi industri sektor jasa keuangan.
 
"Wakil pemerintah juga ada di sana (Dewas OJK)," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Bamsoet, sapaannya, melihat pentingnya pembentukan Dewas OJK berkaca pada skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Skandal perusahaan asuransi jiwa pelat merah tersebut dinyatakan oleh Kejaksaan Agung (OJK) berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp13,7 triliun per Agustus 2019. Salah satu penyebabnya lantaran OJK tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Apalagi berdasarkan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu penyebab Jiwasraya gagal bayar polis lantaran tidak dihentikannya produk JS Saving Plan yang diterbitkan pada 2013. Padahal, saat audit di 2016 BPK telah merekomendasikan OJK untuk menghentikan JS Saving Plan.
 
"Tapi hal tersebut tak dilakukan OJK. Hal ini menandakan ada yang perlu dibenahi di OJK," tegas Bamsoet.
 
Dia bilang, kehadiran Dewas OJK saat ini menjadi sangat penting. Sebagaimana Bank Indonesia (BI) yang juga memiliki Dewan Pengawas (Supervisi) yang memantau kinerja dan kebijakan bank sentral.
 
Bahkan, sebutnya, lembaga penegakan hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan Agung, Hakim, dan juga berbagai lembaga negara lainnya telah memiliki lembaga/dewan pengawas.
 
"Prinsipnya, tak boleh ada lembaga yang tidak diawasi. Sehingga check and balances bisa berjalan. Pengawasan terhadap OJK sangat penting agar ke depannya tak ada lagi asuransi ataupun industri jasa keuangan yang bisa 'nakal' lantaran lemahnya kinerja OJK," tutur Bamsoet.
 
Sebelumnya BPK telah memastikan kasus Jiwasraya akan diselesaikan dalam waktu dua bulan ini. BPK telah menyerahkan kasus tindak pidana yang kemungkinan membelit Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung. Saat ini pemeriksaan investigatif masih dilakukan.
 
"Kami khawatir kepercayaan publik akan hilang, dan ada risiko yang terlibat di situ juga akan hilang juga. Mana yang bisa kita selesaikan duluan. Kita selesaikan duluan tapi firm jangan kemudian jaksa agung bergerak ke sana, penegakan hukum bergerak ke sana," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020.
 
BPK juga tak ingin kasus yang dihadapi Jiwasraya mengulang kasus Bank Century yang pernah terjadi. Saat itu Bank Century menerima Penyertaan Modal Sementara (PMS) atau bailout sebesar Rp6,76 triliun sehingga mencegah terjadinya dampak sistemik. Sayangnya belakangan ada kasus korupsi akibat bailout kepada Bank Century.
 
Agung berharap pemerintah bisa mencegah dampak sistemik dari Jiwasraya terjadi. Apalagi jika melihat kasus Bank Century, pemerintah harus mengeluarkan dana mencapai Rp6,7 triliun. Namun belakangan dana tersebut menjadi masalah karena adanya tindak pidana korupsi.
 
"Upaya yang kita lakukan bukan hanya melakukan penegakan hukum. Mengembalikan kepercayaan di Indonesia kepastian itu dijamin bagi investor bagi mereka melakukan transaksi ekonomi di sini dalam bentuk dan kegiatan keuangannya yang manapun," ungkap dia.
 
Terdapat empat alternatif penyelamatan Jiwasraya. Mulai dari strategic partner yang menghasilkan Rp5 triliun, inisiatif holding asuransi Rp7 triliun, menggunakan skema finansial reasuransi Rp1 triliun, dan sumber dana lain dari pemegang saham Rp19,89 triliun. Jadi, total dana yang dihimpun dari penyelamatan tersebut Rp32,89 triliun.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif