Dalam acara sosialisasi implementasi MEA, Darmin mengatakan UKM sebagai penggerak roda perekonomian, bukan hanya di Indonesia namun di negara lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong perkembangan UKM.
"Kalau perusahaan besar saya yakin memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri menghadapi MEA. Namun yang UKM itu, jangan sampai mereka merasa ditinggalkan oleh Pemerintah untuk berhadapan di pasar, head to head dengan produk luar," kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2015).
Darmin mengatakan, salah satu ciri UKM yakni pasarnya dibatasi hanya di wilayah kabupaten, hanya sebagian kecil yang mampu mencapai pangsa pasar provinsi dan nasional, bahkan jarang yang menembus pasar antarnegara.
Jika demikian, Pemerintah punya tugas jawab untuk membangun jaringan.
"Untuk membangun pemuda yang canggih dengan gadgets. Indonesia masuk di antara segelintir negara yang menggunakan media modern. Kita punya anak muda yang memiliki kemampuan untuk mencari informasi pasar yang bisa merealisir UKM kita," ujarnya.
Selain itu, permasalahan modal bahkan menjadi persoalan utama. Meskipun, saat ini lembaga keuangan sudah melakukan monitoring untuk memberikan permodalan. Namun Darmin menilai perbankan nasional belum efisien karena masih membebankan bunga tinggi.
Lebih jauh, jika melihat indeks ease of doing business (kemudahan berbisnis) antarnegara, Indonesia masih berada di urutan 109. Di antara negara ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura.
"Kita kalah dengan Vietnam, mereka di urutan 70-an, Malaysia bahkan lebih jauh lagi 17 atau 18, dan Singapura urutan 1," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
