"Sampai saat ini masih terdapat daerah yang belum terdistribusi dengan baik," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Charles Simaremare dalam keterangan tertulisnya, Selasa 5 September 2018.
Menurutnya, proses distribusi BBM satu harga perlu di kawal hingga ke daerah lantaran banyak kapasitas BBM yang tidak sesuai dengan nilai subsidi yang sudah ditetapkan pemerintah. Apalagi program tersebut menjadi solusi atas permasalahan ketimpangan harga di beberapa daerah tertinggal di Indonesia.
“Dari hampir semua kabupaten yang mendapatkan subsidi satu harga itu, kuotanya setengah saja yang tercapai. Padahal nilai subsidinya sudah jelas, lalu kemana itu. Mohon dicek, diperjuangkan supaya kuota itu benar-benar sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Sementara itu, Senator dari Papua Barat Mamberob Y Rumakiek menyatakan kapasitas kilang Pertamina di Sorong masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat. Hal itu menjadi kendala atas realisasi program BBM Satu Harga.
“Kami masih kesulitan mendapatkan minyak tanah dan bensin. Ada kilang minyak Pertaminan terkecil di Sorong, tapi masih kurang. Kami sedang mengajukan untuk penambahan kapasitas kilang untuk mencukupi kebutuhan BBM kami,” kata Mamberop.
Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Provinsi Bengkulu Ahmad Kanedi menyoroti masalah pendistribusian BBM yang kurang merata. Di daerahnya masih terdapat kelangkaan BBM jenis premium. Akibatnya, masyarakat kurang mampu kesulitan memperoleh bahan bakar bersubsidi tersebut.
“Sering terlambat, apalagi untuk premium. Akibatnya masyarakat kurang mampu beli yang non subsidi. Kami mengharapkan untuk bensin yang dikonsumsi masyarakat menengah kebawah lebih diperhatikan. Masa kita memaksa mereka membeli yang itu (non subsidi),” ujarnya.
Menanggapi masalah program BBM Satu Harga, Vice President Retail Fuel Marketing PT Pertamina Jumali mengatakan, Pertamina dan Pemerintah terus memaksimalkan program tersebut meski sampai saat ini belum sepenuhnya terealisasi di semua daerah 3T.
“Memang bertahap, semakin lama semakin memperkecil jarak. Kami memang masih perlu waktu, apalagi daerah-daerah yang terluar. Kita berharap, next lebih baik,” ungkap Jumali.
Jumali menambahkan, ada beberapa kendala dalam mewujudkan program tersebut, di antaranya medan yang sulit ditempuh, volume, tempat penampungan dan biaya. Oleh karenanya, Jumali meminta DPD RI dan Pemda setempat untuk membantu merealisasikan program BBM Satu Harga.
“Kami butuh support bapak-ibu DPD RI dan terutama dengan Pemda. Karena Pemda bisa mengatur siapa-siapa yang berhak untuk memperoleh BBM subsidi. Contohnya Pemda Wamena, mereka turun tangan untuk mengatur siapa yang betul-betul berhak untuk BBM subsidi,” imbuhnya.
Ketua Komite II Aji Muhammad Mirza Wardana menambahkan pihaknya siap untuk mengawal pelaksanaan program tersebut di daerah. Senator DPD RI siap bekerjasama dengan Pertamina untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program BBM satu harga.
Dalam rapat antara Komite II DPD RI bersama Vice President Retail Fuel Marketing PT Pertamina Jumali dan Vice President Stakeholders Relations Tengku Mirasfi, turut hadir Ketua Komite II dan juga Senator dari Sumatera Utara Parlindungan Purba, Senator Kalimantan Barat Rubaeti Erlita, Senator dari NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi, Senator dari Sulawesi Selatan Andi Muh. Ihsan, Senator dari Sulawesi Utara Marhany VP Pua, Senator dari Gorontalo Rahmijati Jahja, Senator dari Maluku Anna Latuconsina, Senator dari Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja, Senator dari Sumatera Selatan Asmawati, Senator dari Kepulauan Bangka Belitung Bahar Buasan, Senator dari Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi, dan senator dari Jawa Timur Ahmad Nawardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
