Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Legislator: Menaker Off Side Menerjemahkan Klausul 'Kewenangan Menteri'

Ekonomi ruu prt
Antara • 21 Januari 2015 11:34
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati menyatakan, RUU tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) perlu segera dituntaskan pembahasannya di DPR RI. Hal itu disampaikan Okky dalam pernyataan pers yang disampaikan di Jakarta, Rabu, terkait dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diterbitkan Menaker Hanif Dhakiri pada Minggu (19/1/2015). (Baca: Kemenaker Terbitkan Regulasi Perlindungan PRT)
 
Legislator dari Dapil DKI Jakarta II (Jaksel dan Luar Negeri) itu menyampaikan beberapa hal. Pertama, penerbitan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tampak sekilas memiliki semangat keberpihakan kepada Pekerja Rumah
Tangga (PRT). Namun, kata dia, bila ditelusuri, Permenaker tersebut tidak memiliki payung hukum yang jelas sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 
Permenaker tersebut berpijak pada klausul "dibentuk berdasarkan kewenangan menteri" juga disebut di aturan yang sama. "Menaker tampak 'off side' dalam menerjemahkan klausul 'kewenangan menteri' dengan membentuk peraturan yang mengatur dan mengikat berbagai individu warga negara (PRT, pengguna jasa PRT dan lainnya)," ujarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Padahal kewenangan tersebut terbatas pada urusan pemerintahan tertentu sebagai pengejawantahan dari kekuasaan Presiden. "Kedua, saya dapat memahami semangat Menaker tersebut. Hanya saja, Menteri tampak kurang teliti dan jeli dalam mengeksekusi semangat itu," ucapnya.
 
Jadinya, kata dia, kesan hanya menambang citra sulit ditampik. Semangat yang baik harus didasari juga dengan pengetahuan yang juga baik. "Akibatnya Permenaker ini besar kemungkinan akan sia-sia," cetusnya.
 
Ketiga, padahal, bila Menaker memiliki semangat untuk memanusiakan (humanisasi) para PRT sebaiknya segera berkoordinasi dengan DPR untuk secepatnya membahas RUU PRT yang dalam DPR periode 2009-2014 lalu menjadi inisiatif DPR. RUU PRT perlu dibahas segera dan memuat azas berkeadilan bagi unsur yang terlibat seperti PRT, pemberi kerja, agen penyalur serta Badan Latihan Kerja (BLK) yang juga perlu direvitalisasi.
 
Keempat, terkait dengan substansi yang disampaikan Menaker tentang Permen Nomor 2 Tahun 2015 juga dapat diperdebatkan. Misalnya, soal negara hadir melindungi pekerja sebagai refleksi atas beberapa peristiwa di lapangan. Itu potret dari sisi pekerja. Namun Menaker lupa dalam praktik di lapangan, tidak sedikit juga oknum PRT yang juga membuat persoalan seperti PRT mencuri barang di rumah tangga hingga aksi pidana membawa kabur anak-anak sebagai modus pemerasan.
 
"Yang ingin saya katakan, Permenaker ini hanya memotret hak dan perlindungan pekerja saja, lupa untuk memotret sisi lainnya, yakni pemberi kerja PRT," pungkasnya.
 
(WID)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif