"Tidak ada jalan lain, kecuali BPKP harus melakukan pemeriksaan di mana akan diketahui apakah proyek tersebut sebenarnya layak atau tidak," ujar akademisi Universitas Indonesia, Profesor Budyatna melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Pria yang juga merupakan salah satu Guru Besar Universitas Indonesia ini menambahkan, proyek ini sebelumnya telah menuai banyak pro dan kontra seputar rencana pembangunan pelabuhan yang ditaksir menelan biaya Rp34 triliun tersebut.
Termasuk di antaranya, mengenai Amdal yang bermasalah, dekat dengan sawah produktif kelas satu seluas 150 ribu hektare, dan terganggunya pipa-pipa migas milik Pertamina yang selama ini menjadi salah satu pemasok gas utama untuk kebutuhan listrik di Jakarta.
Tak hanya itu, Budyatna juga mengatakan perihal lain yang tak kalah penting yakni soal pendanaan. Menurutnya, melalui pemeriksaan BPKP akan diketahui, berapa besar dana yang dibutuhkan, termasuk yang sudah dikeluarkan untuk mendanai proses feasibility study.
"Atau jangan-jangan memang benar ini merupakan proyek titipan dari Jepang," sambung dia.
Dia menyatakan, dari hasil pemeriksaan bisa diketahui untuk kepentingan siapa Pelabuhan Cilamaya ini. Apakah memang nasional atau semata-mata demi kepentingan pihak lain, misalnya Jepang.
Sekadar diketahui, selama ini beberapa pihak memang terlihat sangat bersikukuh agar Pelabuhan Cilamaya dibangun. Salah satunya adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Bahkan sepekan sebelum Wapres Jusuf Kalla memutuskan pembatalan proyek Pelabuhan Cilamaya, Jonan masih bersikukuh bahwa proyek ini harus berjalan dan pelaksanaannya dilakukan oleh swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
