Tidak hanya itu, pernyataan Kementerian Perdagangan bahwa yang melakukan impor adalah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI (Persero) juga menuai pro dan kontra lantaran perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Perum Bulog yang harusnya ditunjuk. Hal ini sesuai dengan mandat dari perpres yang berlaku hingga sekarang ini.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sempat menemukan empat indikasi atau dugaan maladministrasi dibalik rencana kebijakan impor beras tersebut. Dugaan pertama, Ombudsman menilai penunjukan PPI sebagai importir berpotensi melanggar perpres dan inpres. Impor beras untuk kepentingan umum dalam hal menstabilkan harga semestinya dilakukan oleh Perum Bulog.
Kedua terdapat konflik kepentingan dalam prosedur impor beras di mana Permendag Nomor 1 Tahun 2018 dibuat begitu cepat tanpa sosialisasi. Selain itu, juga terdapat dugaan pengambilan keuntungan mengingat marjin yang tinggi antara harga beras impor dengan harga pasar domestik dan HET.
Sumber: Ombudsman RI
Ketiga, terdapat penggunaan kewenangan untuk tujuan lain. Semestinya pemerintah terlebih dahulu mengoptimalkan pemerataan stok antarwilayah sesuai kebutuhan. Sebagaimana pasal 6 huruf c Perpres No. 48/2016 mengatur Perum Bulog melakukan pemerataan stok antarwilayah sesuai kebutuhan.
Keempat, Ombudsman menemukan prosedur yang tidak patut dalam rencana impor beras tersebut. Apakah koordinasi sudah dilakukan secara patut oleh Kementerian bidang Perekonomian dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Pertanian.
Kondisi ini yang akhirnya membuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan ketegasan bahwa Perum Bulog ditunjuk untuk melakukan impor 500 ribu ton beras guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penugasan ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Sumber: Ombudsman RI
Menko Darmin menjelaskan, dengan ditugaskannya Bulog, impor yang tadinya didatangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dihentikan. Menko Darmin mengatakan penugasan kepada Bulog sudah sesuai dengan mandat dari Peraturan Presiden (Perpres) 48 tahun 2016.
"Impor beras yang semula dilakukan PPI akan dilakukan oleh Bulog dalam bentuk beras umum sesuai mandat Perpres No 48 Tahun 2016 dengan total volume impor sampai dengan 500 ribu ton, yang akan masuk sampai dengan Februari 2018 untuk stabilisasi harga," kata Darmin, seperti dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, Rabu, 17 Januari 2018.
Sementara itu, Perum Bulog menyatakan siap menjalankan tugas untuk melakukan impor tersebut. Bahkan, Bulog baru saja memulai proses tender impor beras jenis umum dengan total volume 500 ribu ton. Beras yang memiliki bulir patah 0-20 persen itu hanya akan masuk dari lima negara produsen beras yang dituju yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan India.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan perusahan yang boleh mengikuti tender harus berasal dari negara produsen beras yang sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Indonesia.
"Hanya boleh dari anggota asosiasi negara produsen beras tersebut. Ada dari Thailand, Myanmar, Pakistan, Vietnam, dan India," kata Djarot, dalam acara media gathering, di Aston Cirebon, Jawa Barat, Selasa, 16 Januari 2017.
Nantinya, beras impor itu akan disimpan sebagai cadangan beras pemerintah. Pasalnya, sebanyak 800 ribu ton stok beras Bulog yang ada saat ini bakal digelontorkan untuk operasi pasar. Dengan begitu impor beras tak akan mengganggu harga di tingkat petani saat musim panen raya Februari 2018.
"Beras itu hanya dipakai untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Yang bergerak di operasi pasar beras Bulog yang ada saat ini," tutur dia.
Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menilai kebijakan impor beras 500 ribu ton dapat menimbulkan berbagai spekulasi. Pasalnya impor beras di akhir Januari menjadi percuma lantaran mepet dengan masa panen raya pada Februari mendatang.
"Jadi pertanyaanya buat apa impor," kata Khudori, Senin, 15 Januari 2018.
Apalagi, lanjutnya, stok beras yang nanti melimpah justru berisiko mengancam harga gabah di tingkat petani. Selain itu, harga beras Vietnam dan Thailand yang bakal diimpor jauh lebih murah dibandingkan dengan harga beras domestik.
Dihimpun dari berbagai sumber (medcom.id/Medcom.id)
"Ketika kita impor bukan rugi, tapi untung. Jadi ketika pemerintah mengimpor itu siapa yang diuntungkan," imbuh dia.
Keuntungan tersebut, lanjutnya, berpotensi dicurigai untuk kepentingan politik. Terlebih Indonesia sudah memasuki tahun pilkada serentak yang diikuti pilpres sehingga banyak pihak melakukan berbagai cara untuk mendapat dana segar. Di impor beras jenis umum, importir mendapat keuntungan Rp1,5 triliun untuk 500 ribu ton beras seharga USD300 juta per ton.
"Jadi potensial dicurigai macam-macam khususnya untuk mencari dana segar demi kepentingan politik," ungkap Khudori
Di sisi lain, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf menilai keputusan impor beras lewat Bulog sangat tepat lantaran beras tersebut sewaktu-waktu bisa dipakai sebagai stok atau cadangan guna melakukan operasi pasar.
"Saya kira itu paling pas. Kalau Bulog mengimpor dalam jumlah besar kalau semuanya tidak terpakai bisa digunakan sebagai stok dan cadangan yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk operasi pasar," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menunjuk Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI sebagai importir beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Namun, kondisi itu menuai kontroversi yang akhirnya pemerintah kembali menunjuk Bulog untuk melakukan impor beras dalam bentuk umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
