Pemerintah Tetapkan Iuran Tapera 3%
Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Foto: dokumentasi Setkab)
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan iuran untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar tiga persen. Nantinya iuran ini akan dibebankan kepada pemberi kerja dan pekerja.

"Tarif ditetapkan tiga persen dari gaji pokok per bulan dengan ketentuan 0,5 persen dari pemberi kerja dan 2,5 persen dari pekerjanya," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti, ditemui di Kantor Pusat BTN, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2017.

Adanya kenaikan iuran ini akan membuat dana yang terkumpul juga akan meningkat. Saat ini dana yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) baru mencapai Rp11 triliun, sehingga ditargetkan pada dua tahun mendatang dananya akan menjadi sekitar Rp40 triliun


"Mungkin dalam dua tahun bisa sekitar Rp40 triliun terkumpul karena iuran naik jadi tiga persen. Sekarang Bapertarum iuran Rp3.000 sampai Rp10.000 tergantung golongannya. Begitu diberlakukan tiga persen akan ada kenaikan signifikan," jelas dia.

Sayangnya penerapan aturan ini masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan jadi peraturan turunan UU Tapera. Dalam aturan itu, akan diatur tata cara pemilihan komisioner dan tata laksana Badan Pengelola (BP) Tapera.

Sementara terkait adanya keberatan dari pengusaha untuk besaran iuran, Lana bisa memakluminya. Namun dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri, dan pegawai BUMN dan BUMD, maka pekerja swasta bisa melihat manfaat program tersebut.

"Kami masih memberi waktu sampai lima tahun untuk menjadi peserta. Ada tenggang waktu untuk Apindo lihat dulu manfaatnya. Kalau PNS pasti langsung, setelah 2018 kemudian jadi wajib," pungkas Lana.



(ABD)