Jokowi menambahkan, untuk itu pemerintah menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Bahkan, pemerintah terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan Politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri.
"Semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh," ungkap Jokowi, dalam Sidang Bersama DPR/DPD, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim kerja bersama selama ini dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak naik dari negara kategori medium high development menjadi negara dalam kategori high human development.
"Dengan angka IPM naik dari 68,90 di 2014 menjadi 70,18 pada 2016," ujar Jokowi.
Menurutnya kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari kerja bersama dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil.
Di sisi lain, masih kata Jokowi, pembangunan manusia serta infrastruktur sosial berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan infrastruktur fisik. Hal itu penting agar anak-anak bisa belajar dengan baik maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan.
"Seiring dengan penyiapan sumber daya manusia Indonesia, pemerintah juga membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan industri baru di Luar Jawa seperti Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah," kata Jokowi.
Pengembangan kawasan industri itu didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah nusantara. Pemerintah juga ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung baik melalui udara, laut maupun darat.
Untuk itu, pemerintah membangun bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan di Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan Timur, jalan lintas perbatasan di Papua, dan jalan sabuk perbatasan di Provinsi NTT. Perekonomian daerah, terutama di kawasan pinggiran tidak akan bisa bergerak dengan cepat apabila tidak ada tenaga listrik dan prasarana telekomunikasi.
"Karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik di 31 lokasi prioritas dan meneruskan pembangunan berbagai Base Transceiver Station (BTS) sehingga kecamatan-kecamatan di perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telepon dan informasi," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
